CIBINONG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor akan menyurati Bupati Ade Yasin untuk mempertimbangkan regulasi bagi sektor perhotelan dan restoran di masa pandemi Covid-19. Musababnya, sampai saat ini banyak karyawan yang dirumahkan bahkan gajinya pun dibayar hanya setengah.
“Kami akan segera bersurat kepada Bupati, untuk memberikan pelonggaran bagi sektor perhotelan dan restoran,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi saat menghadiri audiensi dengan pengurus PHRI, Senin (2/8/2021).
Wawan menjelaskan, bahwa hotel dan restoran memiliki regulasi yang bersamaan dengan peraturan pemerintah, sehingga dibutuhkannya regulasi khusus untuk pelonggaran di masa pandemi ini.
“Saya sangat sepakat jika peraturan bupati itu dibuat khusus terkait hotel, karena hotel ini punya aturan tersendiri, tidak seperti vila dan lainnya,” tegasnya.
Senada dikatakan, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo menjelaskan, hotel tetep buka hanya karyawan jaga aset saja. Karena, tamu belum bisa berkunjung akibat PPKM level 4.
“Meskipun ada tamy tapi tidak maksimal dan dibawah 5 persen, operasional seperti apa kalau hanya segitu Bahkan karyawan pun kita gilir masuknya,” keluhnya.
Ia bersama pengurus sengaja datang ke DPRD untuk meminta kebijakan supaya hotel berjalan beroperasi. Karena, penghasilannya hany situ saja.
“Untuk gaji saya kira mendapat semua karena kebanyakan pada digilir masuknya walaupun hanya sekedarnya serta sesuai pendapatannya,” cetusnya.
Selain itu, beberapa hotel pun sampai ada yang diganti dengan token listrik hotelnya karena situasi masih kaya gini dan belum ada kejelasan.
“Sebetulnya kan kami ini hotel dan restoran sudah melakukan prokesnya, dan minta kelonggaran, penyekatan minta dihilangkan, agar berkunjung merasa aman bahkan aryawan sudah divaksin semua salah satu promosi kami,” tuturnya.
(abi/pkl2/pkl3)
