RADAR BOGOR – DPR mendapat sorotan sejak beredarnya surat dari Sekretariat Jenderal DPR tentang fasilitas isolasi mandiri (isoman).
Fasilitas yang disediakan bekerja sama dengan hotel berbintang 4 itu dinilai berlebihan. Seharusnya dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mencoba untuk meluruskan hal itu. Dia menjelaskan bahwa yang disiapkan Sekretariat Jenderal DPR adalah fasilitas untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR. ’’Jadi, tidak khusus hanya untuk anggota DPR,’’ jelas Dasco kemarin (28/7).
Untuk keperluan isoman, lanjut dia, sebenarnya telah disiapkan fasilitas yang dikelola DPR sendiri. Yakni, Wisma DPR di Kopo, Bogor. Wisma serbaguna itu memiliki banyak ruangan. Namun, untuk berjaga-jaga, barulah disediakan fasilitas isoman di hotel.
’’Kalau di sana (Wisma Kopo) penuh, itu kemudian kita berjaga-jaga di dua tempat yang disiapkan Setjen. Tentunya ini upaya kami dalam menekan laju Covid-19 di lingkungan DPR sesuai aturan yang ada,’’ lanjut ketua harian Partai Gerindra tersebut.
Dasco menambahkan bahwa kebijakan itu sudah melalui persetujuan pimpinan DPR. Dari pimpinan DPR pun telah ditetapkan skala prioritas.
Prioritas isoman pertama adalah rumah jabatan untuk anggota DPR dan rumah masing-masing ASN DPR. Jika tidak memungkinkan, baru dicarikan tempat alternatif.
Fraksi PKS juga sependapat dengan Dasco. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan, daripada menyewa hotel, lebih baik fasilitas milik DPR di mana pun dimaksimalkan menjadi tempat isoman.
Bahkan, Jazuli mengusulkan agar fasilitas itu tak hanya dibatasi untuk lingkungan DPR.
’’Tapi, juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri,’’ kata Jazuli. PKS mengambil sikap untuk tidak mengambil fasilitas di luar lingkungan DPR seperti hotel berbintang.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menambahkan, Fraksi PPP juga tidak akan mengambil fasilitas tersebut. Meskipun sebenarnya sah-sah saja untuk pejabat negara karena termasuk dalam fasilitas asuransi kesehatan mereka.
’’Untuk tempat isolasi sebenarnya tidak harus hotel mewah. Untuk Fraksi PPP akan isoman pakai biaya sendiri,’’ jelas Awiek, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan adanya surat edaran fasilitas paket isoman untuk DPR.
Paket isoman untuk anggota DPR itu, menurut dia, adalah bagian dari upaya menangani penularan Covid-19 di kompleks parlemen. Program tersebut bukan kali pertama dilakukan DPR. Sebab, menurut Indra, ada kementerian/lembaga lain yang sudah menerapkan program serupa.
’’Peluang anggota DPR untuk positif Covid-19 juga sangat mungkin (terjadi),’’ jelasnya Selasa (27/7).
Anggota dewan yang membutuhkan fasilitas tersebut diminta untuk menghubungi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPR dengan melampirkan beberapa persyaratan. Di antaranya, fotokopi KTP, hasil swab test, nomor telepon anggota, dan alamat domisili saat ini.
Ketua Jaringan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer menilai anggota dewan semestinya mampu menyiapkan fasilitas karantina atau isoman sendiri. Mereka bisa membayar fasilitas isoman mewah lewat gaji dan tunjangannya.
’’Ini kok Setjen DPR malah memanjakan anggota dewan dengan fasilitas gratisan. Kan setiap anggota DPR sudah di-cover asuransi 100 persen,’’ jelas Noel, sapaan akrabnya.
Lebih baik, kata dia, dana isoman itu dipakai untuk program paket sembako rakyat. (deb/c7/bay)
PAKET ISOMAN DPR
Landasan:
Surat Setjen DPR RI Nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021
Fasilitas yang didapat:
– Karantina tujuh malam di hotel bintang tiga atau empat
– Layanan konsultasi dokter melalui telepon, kunjungan dokter, dan satu kali tes PCR di hari ketujuh
– Biaya diambil dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai selama pandemi, ditambah cover asuransi pejabat negara
– Berlaku untuk anggota DPR, staf, dan ASN (tidak termasuk keluarga)
Diolah dari berbagai sumber
