Beranda Berita Utama Polisi Kontrol Operasional Pasar, PKL dan Warung Makan

Polisi Kontrol Operasional Pasar, PKL dan Warung Makan

Petugas kepolisian bersenjatakan lengkap disiagakan Polres Bogor di pos sekat mudik. (Dede/Radar Bogor)

RADAR BOGOR — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 harus membuat kepolisian bekerja keras.

Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto menginstruksikan jajaran kepolisian se-Indonesia untuk mengontrol operasional pasar, pedagang kaki lima (PKL), dan warung makan.

Arief menuturkan, selaku Kepala Operasi (Kaops) Aman Nusa II Lanjutan menginstruksikan agar jajaran kepolisian menerjemahkan dengan baik arahan dari Presiden Jokowi. ”Intensifkan hasiOperas Aman Nusa II. Laksanakan dengan kosten,” tegasnya.

Karena itu, di lapangan harus benar-benar terkendali. Untuk pasar tradisional, PKL, dan warung makan operasionalnya harus diatur. ”Kontrol jam bukanya dan penegakan protokol kesehatannya,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Kepolisian harus berkoordinasi dengan dinas pasar. Dengan tujuan untuk mengatur jumlah pedagang di pasar. ”Bisa berupa pengurangan pedagang atau ah usulan lokasi perluasan di luar pasar” papar mantan As SDM Kapolri tersebut.

Dia menuturkan bahwa pengaturan parkir di pasar juga diperlukan. Sehingga, semua aspek yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prokes dapat diantisipasi. ”Atur parkir juga,” jelasnya.

Selanjutnya, Arief juga menekankan untuk memetak wilayah dengan angka kematian tinggi, serta memantau peningkatan kapasitas RS. ”Isolasi terpusat dan peningkatan ketersediaan oksigen juga harus dipetakan,” ujarnya.

Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik dengan Forkopimda. Polri harus bersinergi dengan seluruh komponen. ”Tapi, kesehatan dan keselamatan personel juga tidak kalah penting,” urainya.

Dia menjelaskan, jajaran kepolisian diharapkan membentuk tracer dan melakukan tracing sekaligus edukasi prokes. Sejauh ini dari 34 polda telah ada 61.217 tracer. ”58.929 tracer lapangan dan 2.228 tracer digital,” terangnya.

Terkait dengan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kembali berdialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud meminta supaya para tokoh tersebut terus mengajak umat untuk bersama-sama melawan Covid-19. ”Kalau bisa, kami ingin mencari peluang kerjasama untuk menangani Covid-19 agar lebih baik,” ungkap Mahfud.

Di antara para tokoh agama yang diajak berdialog oleh Mahfud, ada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Menyikapi ajakan Mahfud, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan bahwa, saat ini memang waktunya untuk bergandengan tangan lebih erat. ”Jangan sampai malah (pandemi Covid-19) dibikin kesempatan untuk tujuan target politik,” tegasnya.

Menurut Said Aqil, sangat tidak etis bila ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pandemi virus korona di Indonesia untuk kepentingan tertentu. Apalagi kepentingan politik.

”Tidak etis, tidak berakhlak, tidak bermoral, orang yang melakukan agenda politik di saat gawat seperti ini,” jelas dia. Selain itu, dia berharap supaya keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah.

”Dalam islam dikatakan ada hifdzun nafs, ada hifdzun maal. Yaitu bagaimana menyelamatkan jiwa dulu, baru ekonomi,” tambahnya.

 

Untuk itu, Said Aqil menekankan supaya pemerintah mengutamakan urusan kesehatan masyarakat di banding hal-hal lainnya.

”Yang paling penting jiwa dulu, nyawa dulu, kesehatan dulu. Dengan sekuat tenaga (diperjuangkan),” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menyampaikan bahwa pihaknya sudah seirama dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Haedar menyatakan, pihaknya sangat mengerti bahwa pagebluk yang terjadi saat ini sangat berbahaya dan mengancam seluruh masyarakat.

Karena itu, PP Muhammadiyah bersyukur pemerintah mengambil langkah-langkah darurat lewat PPKM.

”Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM darurat sampe level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tidak perlu ragu karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm.” bebernya.

Senada Ketua KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyatakan, KWI mendukung usaha pemerintah bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat lain yang secara mati-matian membantu dan melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

”Kami telah mengajak umat untuk memahami situasi yang berat ini, yang membutuhkan kerja sama dan bersatu untuk saling membantu,” kata dia. (idr/syn)