25 radar bogor

FRI Berharap Pemerintah Perluas Akses untuk Beasiswa Program S3

Ketua FRI Arif Satria. Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai bahwa pemerintah seharusnya menjalankan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka lebih baik lagi. (Riza Harahap/Antara)
Ketua FRI Arif Satria. Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai bahwa pemerintah seharusnya menjalankan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka lebih baik lagi. (Riza Harahap/Antara)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai bahwa pemerintah seharusnya menjalankan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka lebih baik lagi. Salah satunya adalah menambah akses beasiswa S3 yang lebih luas.

“Pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan tertinggal, terluar, terdepan (3T) dan perguruan tinggi swasta,” kata Ketua FRI Arif Satria melalui webinar Konvensi Kampus XVII dan Temu Tahunan XXIII FRI 2021, Selasa (27/7).

Menurutnya, perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini dinilai dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain juga akan turut menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus diikuti pula dengan otonomi kampus yang lebih besar. Jadi, bukan hanya mahasiswa yang merdeka, instrumennya seperti kampus dan dosen pun harus merdeka.

Kebijakan tersebut juga dirasa memerlukan kerangka regulasi komprehensif. Baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat seperti sistem akreditasi perguruan tinggi, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta.

Ditambah adanya penguatan kompetensi mahasiswa yang diperkaya dengan pendidikan karakter dan kebudayaan sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya.

Selain itu, program ini perlu diintegrasikan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa.

“Pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T,” pungkas Arif.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin