RADAR BOGOR, Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 terus dipantau. Dalam rapat koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta distribusi bantuan bisa dilakukan lebih maksimal.
”Di dalam masa PPKM darurat level 4 saat masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi penanggulangan pandemi,” tegas Ma’ruf dalam rapat secara virtual.
Di Jawa Tengah, penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) baru sekitar 65,4 persen dari target.
Perinciannya, di antara 548.166 keluarga penerima manfaat (KPM), bansos baru tersalurkan untuk 359.057 KPM. Kemudian, penyaluran program kartu sembako baru berjalan untuk 2,96 juta penerima di antara total sasaran 3,8 juta penerima. ”Ini baru sekitar 76 persen,” jelas Ma’ruf.
Wapres juga mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa dan APBD setempat. Selain itu, Ma’ruf mendorong penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku usaha mikro.
Rapat serupa sebelumnya dilakukan dengan satgas provinsi lain. Dalam pertemuan dengan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, Wapres menyoroti belum maksimalnya penurunan mobilitas masyarakat. Wapres meminta pembatasan sosial dalam masa PPKM darurat atau level 4 dan level 3 dilakukan sesuai dengan aturan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menggelontorkan bansos baru seiring dengan penerapan PPKM level 4.
Mulai menambah bantuan kartu sembako dengan besaran Rp 200 ribu untuk dua bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga kartu sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM sebesar Rp 200 ribu per bulan selama enam bulan.
Lalu, ada perpanjangan bansos tunai selama dua bulan (Mei–Juni) yang disalurkan pada Juli untuk 10 juta KPM dengan total alokasi Rp 6,14 triliun.
Pemerintah juga memperpanjang subsidi kuota internet selama lima bulan (Agustus–Desember) untuk 38,1 juta penerima.
Kemudian, diskon listrik selama tiga bulan (Oktober–Desember) dengan besaran Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Serta, bantuan rekening minimum biaya abonemen selama tiga bulan (Oktober–Desember) untuk 1,14 juta pelanggan.
Untuk program kartu prakerja, ada tambahan Rp 10 triliun. Perinciannya, Rp 8,8 triliun untuk bantuan subsidi upah dan Rp 1,2 triliun untuk program kartu prakerja. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang datanya tercatat pada BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan).
”Ini untuk level 3 dan 4, diberikan bantuan ini 2 x Rp 600 ribu,” jelas Airlangga.
Selain itu, ada bantuan 10 kilogram beras untuk 28,8 juta KPM dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau banpres yang diberikan kepada 3 juta penerima.
”Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan untuk warung dan PKL dengan skema yang sama dengan BPUM. Yaitu, untuk 1 juta penerima dengan bantuan Rp 1,2 juta. Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri,” ujarnya.
Pemerintah juga memberikan bantuan pada dunia usaha. Yakni, untuk biaya sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal, bakal diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) dalam masa pajak Juni–Agustus 2021. ”Akan diberikan juga untuk sektor lain yang terdampak. Termasuk transportasi, horeka (hotel, restoran, dan kafe), serta pariwisata yang sekarang dalam finalisasi,” tandas Airlangga.
Sementara itu, penyaluran bansos juga melibatkan TNI dan Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjamin bansos bisa tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Jajaran kepolisian telah memetakan masyarakat yang layak menerima bansos. Pemetaan dilakukan sejak 20 Juli. ”Sehingga pembagian bansos tersebut tepat sasaran,” kata dia.
Pekan lalu, Kapolri menginstruksikan percepatan penyaluran bansos. Kini dia memberikan instruksi yang lebih detail. ”Seluruh jajaran harus bergerak aktif,” tegas mantan Kabareskrim tersebut. Bahkan, langkah jemput bola dilakukan dengan patroli skala besar dalam tugas mendistribusikan bansos.
Sigit menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI dan Kemensos. Sejak 3 Juli, Polri menyalurkan bansos berupa 723 ribu paket sembako dan 3.863 ton beras. ”Untuk membantu meringankan beban dalam PPKM level 4,” tuturnya dalam keterangan tertulis kemarin.
Selain pemberian bansos, pihaknya turut melakukan percepatan vaksinasi massal dan penguatan PPKM mikro.
Editor: Rany P Sinaga
