Beranda Berita Utama Ada Usulan RS Khusus Pejabat, Wakil Komisi III DPR Bilang Begini

Ada Usulan RS Khusus Pejabat, Wakil Komisi III DPR Bilang Begini

Ilustrasi. Pasien Covid-19 saat mendapat perawatan medis di dalam tenda darurat IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (24/06/2021). Akibat ruang IGD sudah penuh, pihak rumah sakit mendirikan tenda untuk men-screening pasien virus Corona (COVID-19) yang berdatangan ke ruang instalasi gawat darurat (IGD). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw meminta kepada pemerintah untuk menyediakan rumah sakit (RS) khusus pejabat. Alasanya karena pejabat negara ini harus diistimewakan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan ketidaksetujuannya. Menurutnya, di saat serba susah seperti saat ini, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.

“Saya tidak setuju dengan usulan RS Khusus pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun. Apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala. Pejabat justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dispesialkan.” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (8/7).

Legislator Partai Nasdem ini menambahkan, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat tengah berada dalam kondisi yang susah. Karenanya, usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat ini tidak diperlukan.

“Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit aja, susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu lah ada rumah sakit khusus pejabat segala. Semua kan lagi sama-sama susah,” tegasnya.

Sebelumnya, angka penularan Covid-19 di tanah air terus saja bertambah lantaran adanya varian baru yakni Delta. Akibatnya banyak RS tidak mampu menampung pasien Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw prihatin dengan kondisi tersebut. Hal ini lantaran sejak dua bulan terakhir dirinya diminta untuk membantu pejabat negara agar mendapatkan RS di DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat RS yang diperuntukan bagi pejabat negara. Dia berpendapat pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.

“Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu korona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya,” katanya.

Rosaline menceritakan bahwa koleganya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meninggal dunia akibat Covid-19 karena kesulitan dalam mencari RS di ibu kota.

Bahkan dia mengaku Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mesti memohon-mohon untuk mendapatkan kamar di RS agar John Siffy Mirin bisa mendapatkan perawatan.

Sumber: JawaPos.Com
Edior: Alpin