RADAR BOGOR – DPR mengambil langkah lebih ketat untuk membatasi kegiatan di kompleks parlemen Senayan menyusul meningkatnya kasus positif Covid-19.
Hingga Rabu (23/6) tercatat kasus bertambah menjadi 105 orang meliputi pegawai dan anggota dewan.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyampaikan bahwa 17 di antaranya merupakan anggota DPR. ”Selebihnya tersebar di tenaga ahli, cleaning service, pamdal, dan ASN. Jadi, di luar yang 17 itu tersebar di beberapa lini,” jelasnya kepada wartawan.
Indra menyatakan bahwa setiap hari dewan akan memperbarui data. Pihaknya terus melacak setiap pegawai serta anggota yang terpapar untuk dijadikan evaluasi oleh pimpinan DPR.
Hingga kemarin kegiatan di kompleks parlemen tersebut masih berlangsung untuk beberapa komisi. Meskipun jumlah kehadiran tidak sebanyak biasanya.
Menurut Indra, tercatat hanya dua komisi yang menghentikan kegiatan total atau melakukan lockdown, yakni komisi VII dan komisi VIII.
Sementara komisi I yang sebelumnya sempat meniadakan kegiatan pekan lalu kemarin sudah mengadakan rapat dengan pembatasan.
”Komisi I sudah mulai kembali rapat karena ada beberapa agenda sesuai dengan siklus anggaran di masa sidang ini. Menyelesaikan tugas pembahasan anggaran bersama mitra-mitra,” lanjutnya.
Untuk memastikan kompleks DPR tetap aman, pimpinan dan badan musyawarah telah menyepakati agar peserta rapat dari luar dewan atau tamu betul-betul dibatasi. Bagi kementerian/lembaga, kehadiran dibatasi untuk menteri, dua pejabat eselon I, dan dua pejabat eselon II saja.
Indra juga memastikan bahwa setiap rapat dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah yang diperbolehkan masuk ke ruangan maksimal 20 orang.
”Pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan, Red) plus masing-masing perwakilan satu fraksi dan kami memperketat sekali tamu yang datang,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, saat ini sebagian besar AKD itu mengurangi kegiatan luring.
”Hampir rata-rata komisi menerapkan lockdown lokal. Banggar yang masih mengadakan karena masih siklus anggaran dengan prokes yang sangat ketat,” terangnya.
Dasco menambahkan, jumlah peserta yang hadir secara fisik tidak melebihi 25 persen. Demi kesehatan dan keselamatan bersama pula, beberapa komisi menunda rapat yang tidak begitu genting hingga situasi lebih kondusif. (deb/c9/bay)
