JAKARTA-RADAR BOGOR, Lonjakan kasus Covid-19 sebanyak 12 hingga 14 ribu kasus dalam sepekan terakhir membuat angka ketersediaan tempat tidur rumah sakit (BOR) makin sulit. Banyak pasien mengantre di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS karena tak mendapatkan tempat tidur.
Menghadapi situasi ini, ribuan orang menandatangani petisi surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Relawan Lapor Covid-19 Windyah Lestari, menjelaskan temuan aduan warga makin banyak selama periode ledakan kasus beberapa minggu ke belakang. Setidaknya dari 13 hingga 18 Juni ada 13 warga yang meminta bantuan untuk mencarikan rumah sakit dan ruang isolasi via chatbot. Di luar chatbot ada 5 warga yang meminta bantuan untuk mencari rumah sakit melalui website dan chat pribadi.
“Jika ditotal dalam 5 hari kami mendapat permintaan pertolongan karena terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 18 orang. Beberapa dari mereka alami gejala cukup berat sehingga perlu dibawa ke IGD,” kata Windyah dalam webinar, Minggu (20/6).
Ia juga menambahkan lambatnya penanganan karena menipisnya tempat tidur bisa jadi juga terjadi di daerah lain. Ia mencontohkan di Tangsel, dengan pelayanan kesehatan yang baik saja mengalami kesulitan menghadapi lonjakan kasus, bisa dibayangkan bagaimana di daerah lain.
“Dampaknya, terjadi penumpukan pasien di rumah sakit pelayanan Covid-19. Lonjakan kasus yang mendadak menyebabkan sistem kesehatan nyaris kolaps karena tenaga kesehatan dan alat yang terbatas tidak selalu siap menghadapi lonjakan kasus,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat yang terinfeksi positif dan bergejala berat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Pemerintah dinilai tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Bukannya menerapkan kebijakan yang ketat, kebijakan larangan mudik hari raya Idul Fitri justru tidak tegas dalam substansi dan implementasinya.
Berdasarkan hal itu, koalisi masyarakat sipil meluncurkan surat terbuka berjudul Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi pada Minggu (20/6). Surat desakan ini sebelumnya diedarkan secara daring sejak Jumat (18/6) lalu dan telah ditandatangani lebih dari 2 ribu orang. Mereka terdiri atas akademisi, profesional, peneliti, tokoh-tokoh nasional, hingga kelompok kaum muda dan individu yang memiliki perhatian kuat atas ledakan kasus yang terjadi di berbagai daerah yang berimbas pada kolapsnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Tingginya antusiasme warga dalam mengisi petisi menunjukkan bahwa warga peduli akan kondisi pandemi dan ingin pemerintah mengambil tindakan tegas dalam memperketat mobilisasiwarga, khususnya ketika varian baru merebak dan melanda berbagai daerah. Pemerintah dinilai saat ini hanya memberitahukan di mana saja varian baru ditemukan, namun belum menunjukan aksi nyata. Maka dari itu, petisi mendapat perhatian besar oleh warga.
Beberapa pesan yang terkumpul dalam surat tersebut, di antaranya:
“Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Dan juga melakukan penutupan bandara untuk keluar dari wilayah indonesia dan melarang warga negara asing untuk masuk ke negara Indonesia tanpa terkecuali,” ujar seorang mahasiswa.
“Saya dukung petisi ini, situasi sekarang makin gawat tapi pemerintah terkesan tenang-tenang saja, kami petugas kesehatan di garis depan sudah mulai kewalahan. Sudah banyak kami menolak pasien yang butuh perawatan karena ketidaktersediaan ruang rawat. Sudah lebih dari 1 tahun, situasi yang seperti ini terulang lagi,” kata dokter di Jakarta.
Editor: Rany P Sinaga
Sumber: Jawapos
