JAKARTA-RADAR BOGOR, Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah melakukan tindakan cepat dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.
Penguatan empat pilar, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri bisa membantu penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi kebijakan penanganan Covid-19, baik di hulu maupun di hilir.
Kebijakan di hulu yaitu yang terkait dengan penguatan PPKM Mikro, serta peningkatan pelaksanaan testing dan tracing, antara lain penguatan PPKM Mikro dengan pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang akan diberlakukan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021,
Peningkatan pelaksanaan tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko Desa sesuai penerapan PPKM Mikro, pimpinan daerah harus menargetkan positivity rate di bawah 5 persen, dengan intensifikasi testing dan tracing, serta percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021.
“Kita terus mendorong dan memonitor terkait dengan tingkat kasus, dan tentu yang terkait dengan mobilitas, perkantoran 75 persen WFH. Belajar mengajar kembali ke daring,” ujar Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Senin (21/6/2021).
Begitu juga dengan kegiatan ibadah dilakukan di rumah masing-masing, terutama yang berada di zona merah. “Untuk tempat-tempat wisata yang berada di zona merah ditutup. Kegiatan seminar-seminar di zona merah dihentikan,” tegasnya.(*/pin)
Editor: Alpin
