RADAR BOGOR – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kecamatan Cibungbulang, pertanyakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Mereka menilai, program tersebut tak berjalan maksimal. Koordinator Forum BKM Kecamatan Cibungbulang, R Ace Sumanta mengatakan, Oktober 2020 seharusnya ada pencairan anggaran program tersebut, malah gagal dengan alasan pandemi covid-19.
“Ada delapan desa di Kecamatan Cibungbulang yang rata-rata dapat kucuran APBD Rp500 juta, namun gagal sampai hari ini,” ungkap Ace usai rapat koordinasi di Rumah Baca BKM Himalaya Desa Cijujung, Selasa (15/6/2021).
Jika mengulas ke belakang, Ace menuturkan, program Kotaku yang sebelumnya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berjalan mulus dan lancar.
Namun, setelah berubah menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), kemudian diganti lagi menjadi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), kini Program Kotaku malah tidak jelas.
“Kami akan terus berkoordinasi, bahkan harapan kami bisa bertemu Bupati agar masalah ini cepat diselesaikan karena di lapangan masyarakat yang sudah ditetapkan jadi buah bibir dan resah adanya. Dianggap pemerintah bohong,” tutur Ace yang meminta DPRD juga ikut turun tangan.
Justru, sambung Ace, saat pandemi Covid-19 jika ada kegiatan malah membantu masyarakat dalam memecahkan banyak persoalan termasuk ekonomi, fasilitas transportasi, jalan lingkungan hingga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Apalagi, sambung dia, program Kotaku menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT). (cok/c)
