BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengaku kaget mendapat informasi dari pengurus RW bahwa wifi publik gratis bantuan dari Pemkot Bogor sudah tidak bisa diakses lagi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bogor membenarkan bahwa anggaran Wifi publik gratis untuk masyarakat sudah tidak dialokasikan lagi sejak Januari 2021.
“Saya sangat kaget dengan laporan masyarakat tentang hal tersebut. Pasalnya, ketika awal pengalokasian anggaran wifi publik gratis untuk masyarakat, DPRD bersama Pemkot duduk bersama. Baik saat Rapat Kerja di Komisi III maupun saat pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Sayangnya, ketika alolasi anggaran dihentikan, Pemkot tidak membicarakan bersama DPRD,” ujar Karnain.
“Seharusnya Pemkot bijak dalam mengambl langkah kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Lebih-lebih menyangkut alokasi anggaran yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi situasi sulit di masa pandemi Covid-19. Mustinya Pemkot membicarakannya bersama Dewan,” lanjutnya.
Karena Pemkot sudah mengambil langkah sepihak dengan tidak mengalokasikan lagi anggran wifi publik gratis bagi masyarakat, Karnain Asyhar yang juga Ketua FPKS DPRD Kota Bogor dalam releasenua mensyaratkan tiga hal, yaitu:
Pertama, Pemkot Bogor harus menjamin bahwa seluruh siswa yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki akses internet yang merata, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kedua, Pemkot harus dapat mengidentifikasi dan membantu orang tua siswa yang mengalami kendala pemenuhan kebutuhan belanja kuota internet untuk mendukung PJJ bagi para siswa.
Ketiga, memberi dukungan kepada guru/pengajar memiliki keleluasan dengan akses inyernet untuk mandu jalannya PJJ.
“jika tiga syarat ini terpenuhi maka diharapkan tidak ada hambatan bagi penyelenggaraan PJJ di era pandemi Covid-19, sekalipun anggaran untuk wifi publik gratis tidak dialokasikan lagi. Namun demikian, hendaknya Pemkot tetap melakulan komunikasi dwngan dewan dan mensosialisasikan perubahan kebijakan yang diambil kepada masyarakat,” pungkasnya.(*/unt)
