BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta menunda rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menutup pintu perlintasan kereta api (KA) di Jalan MA Salmun.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mememinta agar aparat wilayah berdialog terlebuh dahulu dengan warga sebelum akses pintu perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun ditutup. “Saya minta camat berdialog dengan warga,” ujar Bima kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).
Menurutnya, pertemuan itu untuk mengakomodir keresahan warga sekitar yang terdampak rencana penutupan akses tersebut. “Nanti titik temunya dengan warga. Gak boleh dipaksakan, semuanya harus dikomunikasikan dengan warga,” katanya.
Sementara itu, warga Kota Bogor yang kerap hilir mudik melalui Jalan MA Salmun, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bakal terganggu.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta berencana bakal menutup pintu perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun tersebut. Penutupan akan dilakukan pada Selasa (15/6/2021) sekitar pukul 20:00 WIB.
Penutupan sendiri berdasarkan surat yang dikeluarkan PT KAI dengan nomor KA.203/VI/1/DO.1-2021 tertanggal Jakarta 8 Juni. Adapun acuannya merujuk pada Undang-undang 23/2007 tentang perkeretaapian.
Lalu, Undang-undang 22/2009 tentang LLAJ. Serta, Peraturan Pemerintah nomor 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian.
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa membenarkan rencana penutupan perlintasan kereta tersebut, yang direncanakan pada Selasa (15/6/2021) sekitar pukul 20:00 WIB.
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan karena aktivitas masyarakat padat dilokasi tersebut dan jumlah perjalanan Kereta Api (KA) yang melintas dari dan menuju Stasiun Bogor juga sangat tinggi trafficnya.
Eva mengaku, penutupan itu juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. “Penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan, dan keamanan baik dari sisi perjalanan KA ataupun masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengaku belum mengetahui rencana penutupan tersebut. Karena, saat ini pihaknya baru sebatas diinformasikan. “Kita mah cuma dapat tembusan surat. Mereka langsung eksekusi sesuai kewenangan aturan,” ujarnya.(ded)
