BOGOR-RADAR BOGOR, Warga Kota Bogor yang kerap hilir mudik melalui Jalan MA Salmun, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bakal terganggu.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta berencana bakal menutup pintu perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun tersebut. Penutupan akan dilakukan mulai besok Selasa (15/6/2021) sekitar pukul 20:00 WIB.
Penutupan sendiri berdasarkan surat yang dikeluarkan PT KAI dengan nomor KA.203/VI/1/DO.1-2021 tertanggal Jakarta 8 Juni. Adapun acuannya merujuk pada Undang-undang 23/2007 tentang perkeretaapian.
Lalu, Undang-undang 22/2009 tentang LLAJ. Serta, Peraturan Pemerintah nomor 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian.
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa membenarkan rencana penutupan perlintasan kereta tersebut, yang direncanakan pada Selasa (15/6/2021) sekitar pukul 20:00 WIB.
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan karena aktivitas masyarakat padat di lokasi tersebut dan jumlah perjalanan Kereta Api (KA) yang melintas dari dan menuju Stasiun Bogor juga sangat tinggi trafficnya.
Eva mengaku, penutupan itu juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. “Penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan baik dari sisi perjalanan KA ataupun masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengaku belum mengetahui rencana penutupan tersebut. Karena, saat ini pihaknya baru sebatas diinformasikan. “Kita cuma dapat tembusan surat. Mereka langsung eksekusi sesuai kewenangan aturan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemkot Bogor sempat menggelar pertemuan secara virtual dengan kantor staf presiden (KSP). Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan keinginan Pemkot Bogor terkait membangun perlintasan tidak sebidang.
Di Kota Bogor sendiri, sampai saat ini masih ada empat perlintasan sebidang yang belum dijadikan perlintasan tidak sebidang. Di antaranya pintu kereta Kebonpedes, pintu kereta MA Salmun, pintu kereta Paledang dan pintu kereta Batutulis.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dulu dijabat Rudi Mashudi menerangkan, dalam pertemuannya dengan KSP, pihaknya membeberkan rencana Pemkot Bogor dalam membangun perlintasan tidak sebidang. Di antaranya pembangunan underpass di perlintasan kereta Kebonpedes, flyover Jalan MA Salmun dan flyover Jalan Kapten Muslihat.
”Perlintasan tidak sebidang kan baru di RE Martadinata. Kita masih ada rencana membangun di Kebonpedes, MA Salmun dan Kapten Muslihat,” kata Rudi.
Rudi berharap dengan adanya pembicaraan dengan KSP ini, keinginan Pemkot Bogor bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fly over RE Martadinata.
Lebih lanjut, Rudi menuturkan, bahwa kekuatan APBD Kota Bogor saat ini kasih tidak mampu untuk membangun infrastruktur. Sehingga dibutuhkan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.
”Kan begini, anggaran APBD kita tidak bisa mengcover perencanaan yang besar-besar, sehingga kita butuh skema pendanaan lainnya, baik itu bantuan provinsi atau pusat,” ungkap Rudi.
Rencana pembangunan ini juga, sambung Rudi, bukan tanpa landasan. Ia membeberkan pihak Pemkot Bogor, yakni Dinas PUPR, sudah memiliki Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tiga perlintasan tidak sebidang tersebut.
”Pekan depan mereka akan mengundang kita dengan kementerian terkait untuk mengajukan usulan kita. Mudah-mudahan bisa goal ini,” harapnya.
Terkait DED yang sudah dibuat, Kabid Pembangunan dan Kebinamargaan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Dadan Hamdani, menerangkan, untuk masing-masing pembangunan membutuhkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk MA Salmun dan sekitar Rp97 miliar untuk underpass Kebonpedes.
”Jadi kita untuk DED baru ada MA Salmun dan Kebonpedes saja. Untuk MA Salmun sekitar Rp250 miliar dan Kebonpedes sekitar Rp97 miliar,” kata Dadan.
Dadan sendiri mengaku sampai saat ini masih merencanakan anggaran untuk pembebasan lahan. Sebab, berdasarkan rancangan APBD 2021 Kota Bogor, anggaran untuk pembebasan lahan hanya Rp41 miliar untuk Kota Bogor.
”Jadi Rp41 miliar itu bukan untuk PUPR saja, jadi itu secara keseluruhan. Tapi kalau untuk PUPR masih belum tahu kita berapa,” tukasnya.(ded)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Alpin
