Beranda Berita Utama Gawat, Kudus Darurat Covid-19

Gawat, Kudus Darurat Covid-19

ilustrasi

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kasus Covid-19 di kabupaten kota di Indonesia menyumbang kontribusi kenaikan angka kasus nasional secara keseluruhan. Salah satu yang paling mencolok terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Angka kenaikan kasusnya 3 minggu pasca libur Lebaran mencapat 7.594 persen.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid 19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, kasus Covid-19 tiga minggu pasca Idul Fitri pada 2020 dengan 2021 angkanya tak beda jauh.

Tahun 2020 kasus naik 80,5 persen dengan dikontribusi oleh Jawa Timur Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan DkI Jakarta. Lalu, tahun 2021 naik 53,4 persen usai 3 minggu setelah Idul Fitri.

Dikontribusi oleh Jawa Tengah naik 120 persen, Riau naik 82 persen, Sumatera Barat naik 74 persen, DKI Jakarta naik 63 persen, Jawa Barat naik 23 persen.

“Di tingkat provinsi naik sebesar 120 persen kenaikannya. Namun kenaikan di beberapa kabupeten kota naik signifikan, Justru kabupaten kota inilah yang berkontribusi besar atas kenaikan nasional,” jelas Prof Wiku dalam konferensi pers secara daring, Rabu (9/6).

Lalu ada kabupaten kota di 5 provinsi dengan lonjakan kasus tertinggi Pertama adalah Jawa Tengah di mana salah satunya Kudus. Kasus naik drastis dan darurat hingga 7.594 persen. Namun Prof Wiku tak merinci berapa besaran angka kasus secara angka, naik dari berapa sebelumnya dan saat ini.

Lalu apa penyebab kenaikan kasus di Kudus?

Prof Wiku menjelaskan kasus Covid-19 melonyak di beberapa wilayah di Jawa Tengah yakni di Kudus. Hal itu dipicu karena wisata, religi dan ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus 7 hari pasca Lebaran.

Parahnya lagi, angka ketersediaan tempat tidur rumah sakit (BOR) juga sudah kritis di atas 90 persen. Angka BOR di Kudus yakni mencapai 90,2 persen.

“Untuk mengantisipasi ini jajaran pemerintah pusat sudah melakukan tindakan cepat dengan melakukan koordinasi dan berikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengatami lonjakan kasus. Bantuan tersebut diberikan untuk mempermudah daerah mengalami lonjakan kasus yang sedang tinggi. Seperti mengkonversi tempat tidur layanan kesehatan maupun mengintensifkan pelaksanaan PPKM mikra. Untuk memperketat kembali jalannya protokol kesehatan,” tegas Prof Wiku.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin