RADAR BOGOR – Sebanyak 1,3 juta data penduduk milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, diduga dibobol hacker.
Data penduduk kota hujan tersebut diklaim telah dijualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab.
Dari total 1,3 juta penduduk yang berada pada satu server tersebut, sebanyak 1.064.00 jiwa merupakan data aktif. Sedangkan, sisanya data warga Kota Bogor yang pindah dan meninggal dunia.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim angkat bicara soal server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.
Menurutnya, dampak dari peretasan tersebut mengakibatkan pelayanan pengurusan pembuatan dokumen kependudukan dilakukan secara manual atau offline untuk sementara waktu.
“Bukan diretas tapi dijual kali ya. Tapi, saya juga ga ngerti lah. (Intinya) saya dengan Pak Wali sudah mengintruksikan kepada Kadisdukcapil untuk tidak dulu menggunakan jaringan internet yang tidak secure (aman),” kata Dedie A Rachim, Kamis (10/6/2021).
Menurutnya, hal itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dedie juga meminta jika hendak mengakses data Disdukcapil maka harus melakukan perbaikan sistem keamananya.
“Jadi kita tidak pakai data yang unsecure,” sambungnya.
Atas persoalan itu, Dedie meminta maaf kepada warga Kota Bogor lantaran imbas perbaikan sistem server di Disdukcapil Kota Bogor, pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dilakukan secara manual.
Diantaranya, pendaftaran e-KTP, akta kelahiran, maupun urusan dokumen lainnya. Di mana, masyarakat diminta untuk langsung menyambangi kantor dinas atau kecamatan.
“Jadi kita cari sedapat mungkin agar update datanya betul-betul aman untuk warga agar tidak ada lagi data yang kemudian bisa diubah yang beresiko tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, sesuai arahan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa untuk layanan online agar diberhentikan sementara.
“Tentunya sesuai dengan arahan bapak dirjen, maka pada saat itu juga harus mematikan seluruh layanan yang terhubung yang terkoneksi dengan internet publik. itu sudah kami lakukan,” kata Sujatmiko.
Ia mengatakan, sesuai arahan Kemendagri agar Pemkot Bogor memperkuat sistem server dan pengamanan data yang berada di Disdukcapil.
“Itu juga terus kami lakukan, supaya mengantisipasi ke depan agar tidak terjadi lagi, dan tidak kebobolan,” katanya.
Untuk saat ini, layanan online Sikancil Berlari yang sudah sangat membantu masyarakat di masa Covid-19 berdampak, sehingga tidak bisa digunakan.
“Layanan kita Insya Allah tetap memberikan layanan yang terbaik dengan mudah, cepat, baik di MPP (mal pelayanan publik) maupun Disdukcapil,” katanya.
Sujatmiko juga menegaskan jika sistem keamanan yang diterapkan sebenarnya sudah sangat aman, server sudah ada firewall, firehouse, antivirus dan sebagainya.
Namun tentu, dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar meninjau langsung Disdukcapil Kota Bogor agar dapat merekomendasikan apa yang harus diperbaiki.
Untuk kerugian, dirinya belum mengetahui secara persis dampak dari kejadian tersebut.
“Karena terinformasikan di hacker, pemanfaatan,” ucapnya.
Meski demikian langkah yang dilakukan Pemkot Bogor sudah sangat cepat dengan mematikan seluruh akses internet data kependudukan saat diketahui data penduduk Kota Bogor diretas.
“Karena langkah cepat muda-mudahan data-data tidak terjual atau sebagaimana karena sudah kita matikan. pak Dirjen minta mematikan itu juga langkah cepat agar data-data yang terjual belum tereksekusi dengan baik,” tukasnya.(ded/c)
