RADAR BOGOR – Pemerintah berencana memperluas pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada awal Juli. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa PTM dilakukan dua kali dalam sepekan. Kemudian, durasinya hanya dua jam.
Arahan terkait dengan sekolah tatap muka itu disampaikan Jokowi dalam rapat Senin (7/6) dan disampaikan ulang oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kemarin (8/6).
Budi menyatakan bahwa arahan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. ’’Presiden mengarahkan PTM yang akan dimulai harus dijalankan dengan ekstrahati-hati,’’ katanya.
Budi menjelaskan, PTM dilakukan secara terbatas dengan sejumlah ketentuan. Salah satunya, dihadiri maksimal 25 persen dari total kapasitas kelas. Kemudian, tatap muka tidak boleh lebih dari dua hari dalam sepekan. Lalu, setiap tatap muka diadakan dengan durasi maksimal dua jam. ’’Dan, opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,’’ jelasnya.
Tugas pemerintah saat ini, antara lain, mengejar penyelesaian vaksinasi Covid-19 bagi para guru dan tenaga kependidikan (GTK). Dia memohon kerja sama kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi kepada lansia dan guru. Budi menegaskan bahwa guru harus divaksin sebelum PTM terbatas dijalankan.
Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri, instruksi Jokowi soal PTM itu sesuai dengan SKB empat menteri. Selain itu, kata dia, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan PTM sangat bergantung situasi pandemi di sebuah wilayah. Karena itu, PTM dua hari seminggu dan dua jam per hari dipilih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun, daerah yang kondisi pandeminya terkendali diharapkan memberi waktu PTM lebih panjang.
Jumeri mengusulkan, sekolah-sekolah tidak hanya menggunakan ruang kelas. Taman atau halaman sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk PTM terbatas. Sebab, salah satu kunci pencegahan penularan Covid-19 adalah sirkulasi udara yang baik. ”Jadi, sangat bergantung pada kreativitas kepala sekolah untuk mengatur ritme pembelajarannya,” paparnya.
Yang tak kalah penting, lanjut dia, materi pembelajaran harus yang paling esensial. Artinya, tidak semua pelajaran harus dijejalkan kepada peserta didik. ”Akibatnya, anak bisa mblenger gitu. Terlalu banyak materi,” ungkap mantan Kadisdikbud Jawa Tengah tersebut.
Sekolah juga diminta menyiapkan platform pembelajaran untuk PJJ. Sebab, orang tua yang belum sreg anaknya mengikuti PTM boleh mengajukan tetap belajar dari rumah. Artinya, sekolah akan menyelenggarakan dua pembelajaran, PTM dan PJJ.
Di sisi lain, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu menuturkan, pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan. Rencananya, Kemenkes bekerja sama dengan TNI-Polri dalam upaya tersebut.
Hingga 8 Juni, secara nasional, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah disuntik vaksin dosis pertama sekitar 1,7 juta orang. Jumlah GTK yang telah mendapat suntikan vaksin dosis kedua mencapai 1.092.038 orang di antara total sasaran 5.058.582 orang.
Pada bagian lain, sejumlah kalangan menilai pemerintah terkesan memaksakan PTM. Padahal, kasus Covid-19 masih tinggi. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyatakan, dari arahan presiden tersebut, memang terkesan ada pemaksaan diselenggarakannya lagi PTM. Dia khawatir, jika dipaksakan, PTM justru bisa menimbulkan masalah baru. Salah satunya, muncul klaster Covid-19 yang diawali dari kegiatan sekolah.
Persoalan lain adalah kesiapan guru. Menurut Indra, saat ini guru dihadapkan pada dua masalah. Pertama, vaksinasi Covid-19 untuk kalangan guru masih minim. Pemerintah memasang target vaksinasi guru sebanyak 5 juta orang. Namun, memasuki pekan pertama Juni, baru sekitar 900 ribu guru yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap atau dua suntikan.
Persoalan berikutnya adalah menjalankan pembelajaran dengan dua skema sekaligus. Yakni, PTM dan PJJ. ’’Guru bisa kedodoran. Muridnya juga bisa keteteran,’’ katanya kemarin.
Indra menegaskan, di tengah pandemi seperti ini, PJJ merupakan metode yang paling aman. Urusan yang mendesak saat ini adalah meningkatkan kualitas PJJ. Dia tidak ingin PJJ dicap buruk dan memicu learning loss. Menurut dia, PJJ-nya tidak salah. Namun, gurunya yang belum dipersiapkan untuk menjalankan PJJ dengan baik.
Menurut dia, Singapura saja dengan kualitas penanganan Covid-19 yang lebih baik daripada Indonesia memilih untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Begitu pun Malaysia yang kembali menerapkan lockdown. Indra menjelaskan, dengan banyaknya varian Covid-19 di Indonesia, potensi penularannya juga kian tinggi.
Dia menyoroti kinerja Kemendikbudristek yang setahun terakhir kurang maksimal dalam melatih guru-guru untuk menjalankan PJJ. Dia mengungkapkan, tidak ada program pelatihan dari Kemendikbudristek yang mendukung peningkatan kualitas pengajaran guru dengan metode PJJ.
Indra berharap Kemendikbudristek membentuk semacam pusat komando. Melalui pusat komando ini, Kemendikbudristek bisa mengawasi kondisi di lapangan. Misalnya, memantau munculnya klaster Covid-19 dari PTM dan kebutuhan riil sekolah. ’’Jangan sampai sekolah butuh buku, tapi malah dikasih pulsa internet,’’ tegasnya. (wan/mia/c14/oni)
