RADAR BOGOR – Pemerintah berencana, memperluas pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas awal Juli depan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa PTM dilakukan dua kali dalam sepekan. Kemudian durasinya hanya dua jam. Sejumlah kalangan menilai pemerintah terkesan memaksakan PTM padahal kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji menuturkan, dari arahan presiden tersebut, terkesan ada pemaksaan dibukanya kembali PTM. Dia khawatir jika dipaksanakan, justru PTM bisa menimbulkan masalah baru. Diantaranya adalah munculnya klaster Covid-19 yang diawali dari kegiatan sekolah.
Persoalan lainnya adalah dari kesiapan guru. Menurut Indra saat ini guru dihadapkan dengan dua masalah. Pertama adalah tingkat vaksinasi Covid-19 bagu kalangan guru yang masih minim.
Pemerintah memasang target vaksinasi guru sebanyak lima juga orang. Tetapi memasuki pekan pertama Juni, baru ada sekitar 900 ribu guru yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap atau dua suntikan.
Persoalan berikutnya yang jadi tantangan para guru adalah menjalanan pembelajaran dengan dua skema sekaligus. Yakni melayani siswa yang tatap muka sekaligus siswa yang giliran pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah masing-masing. ’’Guru bisa kedodoran. Muridnya juga bisa ketetaran,’’ katanya kemarin (8/6).
Indra menegaskan di tengah pandemi seperti ini, PJJ merupakan metode yang paling aman. Urusan yang mendesak saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas PJJ. Dia tidak ingin PJJ dicap buruk dan memicu terjadinya learning loss.
Menurut dia PJJ-nya tidak salah. Tetapi gurunya yang belum dipersiapkan untuk menjalankan PJJ dengan baik.
Menurut dia Singapura saja dengan kualitas penanganan Covid-19 yang lebih baik dibanding Indonesia, memilih menghentikan pembelajaran tatap muka. Begitupun dengan Malaysia yang kembali menerapkan lockdown. Indra mengatakan dengan banyaknya varian Covid-19 yang ada di Indonesia, potensi penularannya juga kian tingi.
Dia menyoroti kinerja Kemendikbudristek yang setahun terakhir kurang maksimal dalam melatih guru-guru untuk menjalankan PJJ. Dia menegaskan tidak ada program pelatihan Kemendikbudiristek yang mendukung peningkatkan kualitas pengajaran guru dengan metode PJJ.
Indra berharap, Kemendikbudristek membentuk membentuk semacam pusat komando. Melalui pusat komando ini Kemendikbud bisa memantau kondisi di lapangan. Misalnya memantau munculnya klaster Covid-19 dari kegiatan PTM. Kemudian juga memantau kebutuhan riil sekolah. ’’Jangan sampai sekolah butuhnya buku, dikasih pulsa internet,’’ jelasnya dilansir jawapos.com.
Arahan Presiden Joko Widodo soal PTM disampaikan dalam rapat Senin (7/6) dan disampaikan ulang oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Budi mengatakan arahan terkait pelaksanaan PTM terbatas tersebut dikaitkan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. ’’Presiden mengarahkan PTM yang nanti akan dimulai, harus dijalankan dengan ekstra hati-hati,’’ katanya.
Budi mengatakan PTM dilakukan secara terbatas dengan sejumlah ketentuan. Yaitu PTM dihadiri maksimal 25 persen dari total kapasitas murid. Kemudian tidak boleh lebih dari dua hari tatap muka dalam sepekan. Lalu setiap tatap muka digelar dengan durasi maksimal dua jam saja.
’’Dan opsi menghadirkan anak ke sekolah ditentukan orang tua,’’ jelasnya. Tugas pemerintah saat ini diantaranya adalah mengejar penyelesaian vaksinasi Covid-19 bagi para guru dan tenaga kependidikan (GTK). Dia memohon kerjasama dari kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan guru. Budi menegaskan guru harus sudah divaksin sebelum PTM terbatas dijalankan.
Instruksi Jokowi soal PTM tersebut, menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri merupakan contoh dalam penyelenggaraan PTM terbatas. Hal ini juga sesuai dengan SKB empat menteri soal penyelenggaraan PTM terbatas. Di mana, anak tidak perlu ikut pembelajaran secara penuh. Itu pun jumlah harinya tidak harus setiap hari. Ini diatur sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing.
”Saya kira ini bersifat dinamis,” ujarnya dalam diskusi media, kemarin (8/6).
Selain itu, kata dia, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan PTM ini juga sangat tergantung situasi pandemi di sebuah wilayah. Karenanya, perumpamaan pembukaan dua hari seminggu dan dua jam per hari untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun, bagi daerah yang kondisi pandemi terkendali, diharapkan bisa memberi waktu PTM lebih panjang.
Jumeri mengusulkan, sekolah-sekolah tak hanya menggunakan ruang kelas saja. Tapi bisa juga taman atau halaman sekolah untuk penyelenggaraan PTM terbatas ini. Mengingat, salah satu kunci pencegahan penularan Covid-19 ialah sirkulasi udara yang baik. ”Jadi satu kelas bisa datang penuh. Ini sangat bergantung pada kreativitas kepala sekolah untuk mengatur ritme pembelajarannya,” paparnya.
Tak kalah penting, lanjut dia, dalam PTM terbatas, materi pembelajaran harus diberikan sesuai dengan yang paling esensial. Artinya, tidak harus semua pelajaran dijejalkan kepada peserta didik. ”Akibatnya, bisa terjadi anak itu bahasanya blenger gitu. Terlalu banyak materi,” ungkap Mantan Kadisdik Jawa Tengah tersebut.
Sekolah juga diminta untuk mempersiapkan platform pembelajaran untuk PJJ. Pasalnya, bagi orang tua yang masih belum sreg anaknya mengikuti pembelajaran dari sekolah diperkenankan mengajukan tetap belajar dari rumah. Artinya, sekolah akan menyelenggarakan dua pembelajaran, PTM dan PJJ.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya mempercepat vaksinasi pada guru dan tenaga pendidikan. Rencananya, Kemenkes akan bekerja sama dengan TNI/Polri dalam upaya tersebut.
Saat ini sendiri secara nasional, per 8 Juni 2021, jumlah guru dan tenaga pendidikan yang sudah disuntik dosis pertama mencapai 1.748.62 orang. Sementara, dosis kedua sebanyak 1.092.038 orang dari total sasaran 5.058.582 orang.
”Sebelumnya, TNI/Polri ini terbatas untuk anggota ditambah purnawirawan. Setelah selesai, kami minta untuk dibantu,” paparnya.
Langkah ini pun sudah dimulai beberapa waktu lalu di Cilacap. Kemudian, akan diteruskan ke 34 provinsi seperti Depok yang rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
”Sasaran utama pelayanan publik yang belum, yakni guru. Lalu, lansia,” ungkapnya.
Ditargetkan, hingga akhir Juni, minimal sudah 80 persen guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Sisanya dikebut pada Juli. Mengingat, masih ada guru yang ragu dan beberapa daerah yang sulit aksesnya. ”Tinggal 20 hari ini, berarti per hari harus kita selesaikan 150 ribu,” sambungnya.
Ia juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi yang ingin berkolaborasi untuk mempercepat vaksinasi pada dosen. Kemenkes akan menyediakan vaksin untuk kemudian didrop di sana. Saat ini, Universitas Muhammadiyah sudah memulai upaya percepatan tersebut. dia berharap nantinya, universitas juga bisa membantu percepatan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan setelah anggotanya rampung. (wan/mia)
