RADAR BOGOR – Pemerintah harus mengurangi beban fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Rencananya, skema subsidi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji tabung 3 kilogram atau gas melon diubah.
Bulan depan pemerintah juga menyetop program subsidi listrik untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022, pemerintah mendesain ulang mekanisme penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram. Subsidi berbasis komoditas akan diubah menjadi subsidi berbasis orang.
Target penerimanya adalah 40 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Seiring dengan itu, pemerintah juga bakal menaikkan harga jual eceran elpiji melon. Itulah upaya untuk mewujudkan kesesuaian harga keekonomian atau getting the price right.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov menilai, sudah saatnya pemerintah mempercepat transformasi subsidi elpiji menjadi tertutup.
Selain memastikan subsidi tepat sasaran, upaya itu bisa menekan beban subsidi energi yang terus melonjak setiap tahun. Langkah tersebut dapat mendukung konsolidasi fiskal dalam jangka pendek.
Meski begitu, skema subsidi baru itu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Juga, proses yang hati-hati. Ketika pemerintah mengubah kebijakan, datanya pun harus aktual. ”Agar tidak menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat,” ungkap Abra kemarin (7/6).
Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memangkas subsidi. Sebab, perekonomian masyarakat juga banyak berubah akibat pandemi. Bisa jadi, jumlah warga yang membutuhkan subsidi justru lebih banyak ketimbang data yang ada. Jadi, data perlu diperbarui agar lebih akurat.
”Ketika hendak mengubah kebijakan, pemerintah harus mengedepankan prinsip melindungi rakyat,” tegas Abra. Selain itu, mekanisme penyalurannya harus paling mudah bagi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menaikkan besaran subsidi elpiji pada 2022. Dia mengusulkan subsidi 7,5 juta–8 juta metrik ton dari yang direncanakan sekitar 7,4 juta–7,5 juta metrik ton.
Dia juga menyoroti disparitas harga antara yang ditetapkan pemerintah dan yang dipatok pedagang. ”Ditengarai, ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak. Sistem pengawasan harus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain elpiji, pemerintah akan menghentikan subsidi listrik. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memperpanjang masa diskon yang berakhir bulan ini. Bersamaan dengan itu, PLN mengupayakan efisiensi proses produksi listrik. Caranya adalah mengubah sistem pengelolaan pembangkit listrik ke platform digital.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, digital power plant merupakan 1 di antara 24 program prioritas sejak tahun lalu. Saat ini sudah 30 gigawatt (GW) listrik yang dihasilkan lewat tata kelola digital.
Angka itu mencapai 75 persen dari total kapasitas pembangkit PLN di seluruh Indonesia. ”Kebijakan ini terus kami percepat, mengingat unit pembangkit adalah tulang punggung penyediaan listrik bagi pelanggan,” ungkapnya kemarin.
Dia menjelaskan, strategi memutakhirkan sistem pembangkit listrik juga mendorong kinerja perusahaan. Bersama transformasi lainnya, PLN berhasil mencetak laba bersih Rp 5,95 triliun pada 2020. Laba itu meningkat 39,3 persen jika dibandingkan dengan laba bersih perseroan pada 2019 yang tercatat Rp 4,27 triliun. (han/bil/c14/hep)
