Beranda Berita Utama DPR Bakal Cecar Pimpinan KPK Soal Kejanggalan TWK

DPR Bakal Cecar Pimpinan KPK Soal Kejanggalan TWK

Arsul Sani

JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/7). Dia mengaku bakal mencecar pimpinan KPK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun TWK tersebut dilakukan sebagai syarat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Belakangan 51 pegawai dipecat karena tidak lolos tes tersebut.

“Nanti baru kita bahas kembali kalau rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III pada 21 Juni,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/6).

universitas nusa bangsa bogor

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambahkan dalam UU KPK tidak ada alis stastus para pegawai dilakukan lewat mekanisme TWK. DPR hanya sepakat alih status menaikan pegawai KPK menjadi ASN.

“Ada yang menyangkut penyidik dan penyelidik itu maknanya alih status. Itu boleh diproses sesuai dengan UU tapi semua jadi dulu ASN,” katanya.

Arsul menyayangkan status tes TWK tersebut untuk mengetahui lulus dan tidak lulus si pegawai. Bukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sebab jika hanya tidak memenuhi syarat bisa diupayakan menjadi ASN.

Menurut Arsul, merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan TWK tersebut tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemecetan terhadap pegawai.

“Kita tida anti tes wawasan kebangsaan. Misalkan hasilnya itu belum memenuhi syarat, tugas dari BKN itu untuk meningkatkan itu bersama lembaga terkait. Jadi sebetulnya sudah benar jika hasilnya TMS (tidak memenuhi syarat-Red) dan MS (memenuhi syarat-Red),” tuturnya.

Karena, lanjutnya, TMS dan MS itu yang dipergunakan bukan lulus atau tidak lulus. Artinya, kalau tidak memenuhi syarat harus ditingkatkan diupayakan agar memenuhi syarat seperti yang disampaikan bapak Jokowi.

Namun demikian, Arsul enggan menilai pimpinan KPK melanggar UU KPK. Sebab di dalam UU KPK tidak ada TWK untuk beralih stastus menjadi ASN.

Arsul mengatakan, biarlah publik yang menilai kerja KPK tersebut lewat TWK yang belakangan ini menjadi polemik. “Maka silahkan disimpulkan sendiri saja kalau itu. Saya tidak mau menyimpulkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Tes itu digelar dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Setelah rapat dengan sejumlah lembaga/kementerian, pimpinan KPK memutuskan memecat 51 orang pegawai. Adapun 24 orang pegawai lainnya akan diberikan pembinaan.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin