Beranda Ekonomi Perusahaan Terpuruk, Honor Bulanan Komisaris Garuda Minta Dihentikan

Perusahaan Terpuruk, Honor Bulanan Komisaris Garuda Minta Dihentikan

Anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha

RADAR BOGOR – Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengembangkan inovasi.

Itu menjadi salah satu cara untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan pelat merah harus bisa menjalankan operasional secara efisien agar mampu bertahan.

Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara terkait dengan kondisi dua BUMN yang sedang jadi sorotan. Yakni, PT Garuda Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Kemarin (2/6) dia mengakui bahwa bisnis maskapai nasional itu terpuruk karena pembatasan mobilitas manusia.

universitas nusa bangsa bogor

”Industri penerbangan terdampak sangat parah karena penurunan jumlah penumpang. Aktivitas bandara hanya 15 sampai 32 persen dari kapasitas,” katanya.

Namun, kondisi itu tidak hanya dialami Garuda. Maskapai-maskapai swasta juga kepayahan bertahan. Sampai kuartal III tahun lalu, Garuda mencatatkan kerugian sebesar USD 1,07 miliar (sekitar Rp 15,27 triliun).

Bersamaan dengan itu, Anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha meminta perusahaan menghentikan pembayaran honorarium bulanan para komisaris. Pria 73 tahun itu tercatat sebagai salah seorang anggota dewan komisaris Garuda. Secara tertulis, dia menyatakan bahwa usul tersebut menjadi cara untuk meringankan beban keuangan.

”Mulai Mei 2021, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang,’’ ungkapnya.

Peter merasa perlu menyampaikan permohonan itu secara terbuka karena Garuda adalah perusahaan milik publik. Dalam suratnya, dia juga menyampaikan bahwa keuangan kritis karena manajemen tidak menghemat biaya operasional atau berusaha bernegosiasi dengan lessor.

Kemarin Erick menyambut baik usul Peter. ”Saya rasa yang diusulkan Pak Peter sangat bagus. Bahkan, saya ingin usulkan supaya kalau bisa komisaris Garuda Indonesia dua atau tiga saja,” jelasnya. Saat ini ada lima orang komisaris yang duduk pada dewan komisaris Garuda. Langkah efisiensi tersebut, lanjut Erick, selaras dengan tawaran pensiun dini kepada karyawan.

”Jangan misalnya ada pensiun dini, tapi jumlah komisarisnya enggak dikurangi. Nah, nanti kami kurangi, kecilkan jumlahnya. Itu bagian dari efisiensi. Jadi, benar-benar mencerminkan upaya dari komisaris dan direksi,” bebernya.

Tentang strategi untuk memulihkan kinerja Garuda, menurut Erick, pemerintah akan terus memberikan pinjaman atau suntikan ekuitas.

Opsi itu berpotensi membuat Garuda punya warisan utang yang besar. Opsi yang lain adalah menggunakan jalur hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda.

Opsi ketiga adalah merestrukturisasi Garuda dan mendirikan maskapai nasional yang baru. Opsi terakhir adalah melikuidasi Garuda dan membiarkan sektor swasta untuk mengisi kekosongan tersebut.

Sementara itu, terkait transformasi Telkom yang menempatkan gitaris Slank Abdi Negara Nurdin sebagai komisaris, Erick punya tanggapan positif.

Dia menyatakan bahwa industri hiburan dalam negeri sedang bersaing dengan layanan streaming dari luar negeri. Misalnya, Netflix dan Disney Plus.

”Dari situ, Telkom dan Telkomsel harus bisa membangun konten lokal. Yang namanya Telkom dan Telkomsel harus jadi aggregator konten lokal,” tegasnya.

Sebagai musisi, Abdi diharapkan bisa banyak berkontribusi soal konten. Khususnya yang berkaitan dengan musik.

Inovasi dan efisiensi juga Erick terapkan untuk membangun ekosistem Perum Produksi Film Negara (PFN). Saat ini perusahaan fokus pada lembaga pembiayaan film, tidak lagi membuat film.

Bahkan, membuka peluang untuk menarik pelaku industri perfilman yang sudah senior untuk bergabung mengembangkan.

”Konteks pengangkatan komisaris itu pasti ada kontroversinya. Tapi, percayakan. Pasti kami juga berbuat yang terbaik. Masa musisi Indonesia tidak boleh naik kelas?,” tandas Erick. (agf/c12/hep)