RADAR BOGOR – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya hadir pada rapat kerja bersama Komisi I di DPR Rabu (2/6). Dalam forum itu, mereka membahas tentang rencana pembelian alat utama sistem persenjataaan (alutsista) yang konon biayanya mencapai angka Rp 1.788 triliun.
Usai rapat, Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya telah memberi penjelasan tentang fokus anggaran 2022 dengan Komisi I.
“Tentunya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan, kita sudah menyusun itu,” jelasnya di Gedung Nusantara II Kompleks DPR Senayan kemarin.
Dia juga mengakui ada sejumlah pertanyaan terkait dengan isu yang berkembang di luar. “Banyak pertanyaan, ada juga isu di luar dan lain sebagainya, saya jelaskan satu per satu bahwa rencana ini masih kita godok bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan serta pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” lanjut dia.
Tidak disebutkan besaran rencana anggaran seperti yang telah beredar belakangan. Namun, Prabowo menjelaskan bahwa pertimbangan anggaran yang digodok saat ini adalah banyaknya alutsista yang sudah tua, sehingga mendesak untuk segera diganti demi bisa menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang pesat.
Ketua Panja Alutsista Komisi I DPR Utut Adianto pun mengakui, baru tahu tentang angka hingga kuadriliunan tersebut.
Dia menjelaskan, Kemenhan baru memberikan pagu indikatif anggaran 2022 pada rapat kemarin. Jumlahnya untuk sementara ada pada angka Rp 125,7 triliun. Jumlah ini turun dari pagu indikatif pada 2021 sebesar Rp 139 triliun.
“Nggak dibahas (yang Rp 1.788 triliun), saya juga bingung dapat angka dari mana itu. Kalau memang ada, beliaunya (Prabowo) minta rahasia,” jelas Utut di sela-sela rapat kemarin. Dia menyebutkan bahwa ada konsep alat peralatan pertahanan dan keamanan atau alpalhankam yang tidak mungkin dipenuhi melalui APBN saja.
Karena itu, Utut menyebutkan, akan ada skema di mana Kemhan akan mencari pinjaman dari luar negeri. Sejauh ini diperkirakan akan memakai kredit ekspor. “Tentu itu bahasnya nggak di sini, tapi di Pak Monoarfa (Bappenas) dan mendapat izin Menteri Keuangan. Kalau kami tadi tone-nya Komisi I prinsipnya setuju asal tidak membebani keuangan negara,” tegasnya.
Sementara, kritik yang cukup keras disampaikan oleh anggota Komisi I Effendi Simbolon. Setelah mengkritisi soal absennya Prabowo pada rapat Senin lalu (31/5), kini Effendi mempertanyakan tentang sumber dana dan pinjaman yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alutsista menurut perencanaan Kemhan.
Menurut Effendi, Kemhan kurang jelas dalam memaparkan strategi atau skema apa yang bakal dipakai. Jika dengan utang luar negeri yang kemudian dilunasi hingga 25 tahun, yakni mulai 2020 hingga 2044, maka hal itu justru akan menjadi beban negara dan warga negara.
“Kan dia (Prabowo) bilang enggak membebani (negara), karena hanya 0,8 persen (dari APBN untuk Pertahanan). Siapa bilang tidak membebani? Namanya utang ya utang, terus seluruh rakyat Indonesia sampai tahun 2044 harus bayar, masa nggak membebani,” tegas Effendi usai rapat.
Dia juga mempertanyakan terkait alasan mengapa pemenuhan kebutuhan alutsista dengan utang luar negeri ini harus dibuatkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Effendi mengiyakan bahwa menhan menjelaskan tentang detail Rancangan Perpres. Namun, rancangan itu sendiri menurut Effendi belum pernah dikonsultasikan dengan DPR.
“Jadi saya menanyakan apa sih dasarnya harus diperpreskan? Kok setiap apa-apa sekarang ini seolah Indonesia dalam keadaan darurat. Gara-gara Covid-19, terbiasa semua ranahnyna eksekutif saja,” lanjutnya.
Dikhawatirkan, jika kemudian rancangan perpres tersebut akhirnya disahkan dan Indonesia jadi melakukan pinjaman ke luar negeri, implementasinya bakal sulit ketika pemerintahan berganti.
Effendi menegaskan, tidak ada jaminan bahwa pemerintah yang baru terpilih di 2024 nanti akan setuju dengan Perpres tersebut dan bisa saja membatalkannya.
Jika demikian, maka kemungkinan program pengadaan alutsista bakal tersendat dan berujung mangkrak. Hingga rapat selesai, Effendi mengungkapkan belum ada persetujuan terkait pagu anggaran dan rancangan Perpres tersebut.
Komisi I akan membicarakan lebih lanjut dengan pamangku kepentingan lainnya sebelum memberi lampu hijau.
“Selanjutnya kita akan mengundang pemangku kepentingan lain. Menkeu, Bappenas, dan saya usul Gubernur BI agar kita tahu kemampuan kita secara fiskal, secara moneter, sampai 2044 itu mampu mengembalikan utang itu,” paparnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
“Namun pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional,” kata Puan, saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta kemarin.
Pernyataan itu untuk menanggapi rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) senilai Rp 1.788 triliun.
Dia menilai kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis minimum essential force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik negara. “Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya meminta agar alutsista yang akan kita beli bukan barang bekas,” ungkapnya.
Alumnus Fisip Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan bahwa membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
Isu belanja alutsista menggunakan uang pinjaman yang berhebus sejak pekan lalu memang menyita perhatian publik. Selain angkanya yang mencapai ribuan triliun, keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dikait-kaitkan dengan rencana pengadaan alutsista itu juga mengundang pertanyaan.
Berkaitan dengan hal itu, Coporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji menyampaikan bahwa pihaknya belum sekali pun melakukan kontrak dengan Kemhan.
Wicaksono membantah perusahaannya terlibat dalam belanja alutsista yang dilakakukan oleh Kemhan. “PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan,” ungkap dia. Visi PT TMI, lanjut dia, mewujudkan transfer of technology atau ToT yang berbobot.
“Yang benar-benar berkualitas dari segi teknologi dan teknis,” imbuhnya. Fokus mereka, mejawab persoalan dan permasalahan ToT yang selama ini dinilai masih belum maksimal.
Dalam rancangan perpres yang beredar, disebutkan bahwa Kemhan membutuhkan dana mencapai USD 124.955.000.000 untuk belanja alutsista. Secara lebih rinci, rancangan perpres itu mencatat, USD 79.099.625.314 untuk akuisisi alpalhankam, USD 13.390.000.000 untuk pembayaran bunga selama lima renstras, dan USD 32.505.274.686 untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam.
Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak sudah menjelaskan bahwa data dan angka yang muncul dalam rancangan perpres itu masih dalam pembahasan dan pengujian secara mendalam. “Bukan dan belum menjadi keputusan final,” jelasnya.
Dia menyesalkan lantaran dokumen yang bersifat rahasia itu justru bocor. Terlebih dokumen itu disebut Dahnil dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan kebencian politik.
Untuk itu, pihaknya akan bersikap tegas dengan mengusut orang di balik tersebarnya dokumen tersebut. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemhan tengah berupaya melaksanakan direktif dari Presiden Joko Widodo.
Instansinya, kata dia, mengajukan formula modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan lewat reorganisasi belanja dan pembiayaan.
Dahnil mengungkapkan bahwa regorganisir belanja dan pembiayaan alat peralatan pertahanan dan keamanan itu rencananya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020 sampai 2024,” bebernya. Dengan begitu diharapkan postur pertahanan ideal Indonesia tercapai pada 2025 atau 2026. Kemudian postur itu bertahan sampai 2044.
Sejauh ini, Dahnil menyatakan bahwa urusan pembiayaan masih dibahas. “Dan bersumber dari pinjaman luar negeri,” imbuhnya. Besaran atau nilai pembiayaannya akan disesuaikan dengan APBN.
Tujuannya, supaya tidak membebani APBN. “Dalam arti tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” jelas dia
Terpisah, pengamat militer Khairul Fahmi menyatakan bahwa skema pinjama luar negeri yang mencuat belakangan ini harus betul-betul dihitung secara cermat.
Sebab, bila merujuk rancangan perpres yang beredar, angka pinjaman luar negeri yang tertara sangat besar. “Tentu saja ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, misalnya soal tenor dan bunga pinjaman,” ungkap dia. Walau ada yang menyebut bunga pinjaman itu kecil, tetap saja skema pinjama luar negeri tidak bisa dilakukan secara gegabah.
Fahmi menyampaikan bahwa diplomasi pertahanan harus dilakukan untuk menjajaki peluang pinjaman berbunga rendah dengan tenor yang panjang.
“Setidaknya dua persen dengan tenor minimal 12 tahun agar tidak membebani negara,” jelasnya. Dia juga menilai, masih ada beberapa hal yang belum ada dalam rancangan perpres tersebut. Termasuk di antaranya yang terkait dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
“Rancangan (perpres) itu juga mestinya dilanjutkan dengan pengaturan soal keterlibatan pihak ketiga,” imbuhnya. (deb/lum/syn)
