Beranda Opini PR Kabupaten Bogor di Usia ke-539

PR Kabupaten Bogor di Usia ke-539

pelanggaran pilkades
Yusfitriadi (kiri)

RADAR BOGOR – Ketika melihat usia Bogor, tentu dalam hal ini Kabupaten dan Kota Bogor, sudah sangat “berumur”. Artinya, penataan dalam berbagai sektor harus sudah tertata dengan rapi.

Walaupun, tentu saja penataan sebuah wilayah tidak akan pernah menemukan kata “selesai”, karena zaman dan peradaban akan selalu mengalami perubahan.

Melihat kondisi Bogor, khususnya Kabupaten Bogor pada hari lahinya yang ke-539, tentu banyak hal yang harus mendapatkan perhatian demi kemajuan dan perbaikan nasib masyarakat Kabupaten Bogor.

universitas nusa bangsa bogor

Pertama, tatakelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat tentu harus lebih ditingkatkan.

Kabupaten Bogor yang luas dan populasi pendudukan terbanyak se-Indonesia, jelas harus ekstra, kreatif dan innovatif dan mendesain pola tatakelola pemerintahan.

Kedua, sektor ekonomi. Terlebih sebagai dampak Covid-19, perekonomian bangsa termasuk Kabupaten Bogor “berdarah-darah”.

Sehingga, butuh menguatkan sektor ekonomi dengan pola kemandirian ekonomi masyarakat.

Kebijakan mewujudkan kemandirian ekonomi, harus lebih kuat dibandingan dengan meningkatkan tenaga kerja.

Karena, selain daya tampung peluang kerja yang tidak sebanding, tenaga kerja akan membuat ketergantungan ekonomi kepada perusahaan besar.

Apalagi, sangat terasa pada tahun-tahun Covid-19 ini. Hanya kemandirian ekonomi yang bisa menyelamatkan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Sektor pendidikan. Pendidikan vokasi baik di pendidikan menengah maupun perguruan tingga harus mendapatkan support dari kebijakan pemerintah.

Karena, pendidikan yang berbasis vokasi inilah yang memungkinkan berpeluang menciptakan usaha-usaha yang mandiri.

Tentu saja, harus didunkung oleh program pemerintah yang berkelanjutan. Seperti teknologi, digital, kewiraysahaan, pemasaran, pariwisata dan basis-basis vokasi lainnya.

Dengan pendidikan yang berbasis vokasi, pemerintah kabupaten bogor akan memungkinkan membangun kemandirian ekonomi berbasis desa.

Ketika pemerintah memperhatikan setiap desa membutuhkan output vokasi sesuai dengn potensi ekonomi di setiap desa.

Terlebih, instrumennya sudah disiapkan seperti BUMDes. Setor Pariwisata, potensi paruwisata di Kabupaten Bogor amat sangat menarik, bahkan berpotensi marketebel dibandingkan wilayah lain.

Namun, desain penataan dan pemetaan belum optimal. Sebetulnya ada harapan besar ketika pemerintah Kabupaten Bogor membentuk BUMD Pariwisata, namun dalam perjalanan, BMUD tersebut mengalami disfungsi, sehingga tidak bisa diharapkan memberikan kontrivusi dalam memajukan pariwisata Kabupaten Bogor.

Sektor Ikonik. Sampai saat ini, Kabupaten Bogor belum kuat mengangkat dan membumikan potensi ikonik Kabupaten Bogor. Sehingga, kering kekhasan yang muncul dan diciptakan oleh Kabupaten Bogor.

Penulis : Yusfitriadi

  • Direktur¬†Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP)
  • Ketua Yayasan Visi Nusantara¬†Maju