25 radar bogor

Usir Roh Jahat, Gelar Aksi Ruatan Rakyat untuk KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi 'Ruatan Rakyat Untuk KPK' di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi ‘Ruatan Rakyat Untuk KPK’ di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi ‘Ruatan Rakyat Untuk KPK’ di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan. Tampak para peserta aksi menggunakan topeng wajah empat Dewan Pengawas KPK dan satu Pimpinan KPK.

Keempat anggota Dewas itu antara lain, Tumpak Hatorangan Panggabean, Syamsuddin Haris, Albertina Ho dan Harjono. Serta Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka juga menyalakan dupa hingga menyiapkan sajen yang telah disiapkan. Mereka juga memegang sapu, dengan melempari keempat anggota Dewas dan Firli dengan bunga.

“Aksi meruwat KPK sendiri untuk menghilangkan roh-roh jahat dari berbagai kalangan, utamanya pemerintah dan orang-orang di belakanganya terhadap KPK,” kata peserta aksi, Sita Amsari di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/5).

Sita menyampaikan, kondisi KPK saat ini sedang dalam keadaan darurat. Dia tak memungkiri, 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan itu dapat melumpuhkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Jika kita diam maka sama saja berbuat kejahatan, maka dari itu aksi ini salah satu rangkaian dari kita untuk memberi peringatan kepada rakyat dan pemerintah bahwa anak kandung reformasi dalam hal ini KPK, harusnya kita bersihkan dari niat jahat dan kedaulatan rakyat harus kembali kepada rakyat,” ungkap Sita.

“Karena kebijakan-kebijakan saat ini sudah didominasi kepentingan oligarki. Oleh karena itu, saatnya nyalakan tanda bahaya,” sambungnya.

Sita mengharapkan, 51 pegawai KPK itu harus diberi keadilan. Dia memandang, tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK merupakan alat untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas.

“51 pegawai KPK ini harus diberi keadilan, tidak sewajarnya diseleksi dengan mekanisme seperti itu, dengan pertanyaan seksis diskriminatif. Karena jika kita melanggengkan perlakuan seperti itu maka sama saja membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan perlahan orang yang berintegritas,” tegas Sita.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin