JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara, karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Jokowi menyebut, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (17/5).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan tolok ukur pegawai menjadi ASN, tidak serta merta dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK.
“Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” beber Jokowi.
Dia menyebut, jika masih ada hal yang dinilai kurang dalam hasil TWK bisa menggunakan cara lain, yakni melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Penyidik senior KPK Novel Baswedan, terus melontarkan ungkapan kekesalan terkait indikator tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digunakan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dia menyebut, TWK sengaja digunakan untuk menyingkirkan pegawai yang kritis dan berintegritas.
“TWK alat untuk singkirkan 75 pegawai KPK yang kritis dan berintegritas. Ini upaya terakhir untuk mematikan KPK,” kata Novel dalam keterangannya.
Novel menegaskan, 75 pegawai yang tidak lulus menjadi ASN kini sedang melakukan upaya perlawanan. Menurutnya, setiap upaya untuk melemahkan kinerja KPK harus dilawan. “Alasan utama 75 pegawai protes, karena setiap upaya untuk matikan KPK harus dilawan, dan memberantas korupsi adalah harapan masyarakat,” tegas Novel.
Dia pun menyesalkan terkait penerbitan surat keputusan (SK) penonaktifan pegawai kepada 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Pimpinan KPK memberikan SK agar 75 pegawai itu menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada atasan masing-masing. “Ironi, karena ini dilakukan oleh Pimpinan KPK,” sesal Novel.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
