RADAR BOGOR – DPR menilai, akan ada lonjakan kasus Covid-19 setelah gelombang mudik. Banyak masyarakat yang tetap nekat mudik tentu menimbulkan arus balik juga mulai Minggu (16/5).
Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa lonjakan bisa terjadi akibat tidak tegasnya aturan pemerintah, sehingga banyak masyarakat tetap lolos mudik ke kampung halaman.
“Pemerintah baik pusat atau daerah banyak mengeluarkan aturan yang tidak konsisten,” jelas Sahroni kemarin.
Meski demikian, dia tidak ingin terjadi salah-menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lain. Sebab, berbagai aturan itu juga sudah berupaya diimplementasikan demi membendung arus mudik. Mulai dari pemeriksaan, penyekatan, sampai tes acak.
“Jadi ini harus jadi koreksi bagi kita semua. Memang kalau ada lonjakan, kita jangan saling menyalahkan. Kita tanggung bersama-sama,” tegas Wakil Ketua Satgas Covid-19 DPR itu.
Apabila memang kasus melonjak, dia menyarankan pemerintah segera mencari solusi ke depan dan tidak mempermasalahkan soal siapa yang salah pada pelarangan kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, antisipasi terhadap arus balik dari pemudik nekat telah disiapkan.
Antisipasi ini, bukan hanya di Ibukota Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga di beberapa pusat kota termasuk masing-masing ibukota provinsi.
”Ini semua sudah kita hitung termasuk ibukota di setiap provinsi yang menjadi tujuan arus balik,” ujarnya.
Diakuinya, hal ini tidak mudah. Sebab, mobilitas orang susah untuk dipastikan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan, Kepolisian, dan TNI mulai dari penyekatan, penindakan, hingga tes Covid-19 di sejumlah pintu masuk sudah sangat maksimal. Diharapkan, upaya ini bisa mengurangi risiko penularan Covid-19 dari luar daerah.
Kendati begitu, untuk mengantisipasi pemerintah juga telah mempersiapkan fasilitas tambahan seperti tempat tidur rumah sakit, ruang ICU, serta ketersediaan oksigen.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menambah jumlah pelacak (tracer) dari 5 ribu menjadi 100 ribu orang.
”Mudah-mudahan ini akan bisa lebih mengefektifkan untuk mencegah terjadinya penyebaran varian baru yang sudah berada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan mudah-mudahan tidak sampai seperti yang terjadi di negara yang sangat parah,” paparnya.
Di samping itu, Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah juga telah mengevaluasi terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini.
Ia menilai secara umum aturan tersebut telah berjalan cukup bagus meski tidak berhasil 100 persen. ”Tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus,” katanya.
Pemerintah juga sudah memanfaatkan data historis penanganan peniadaan mudik tahun lalu, termasuk jalur-jalur tikus.
Sehingga, modus operandi pemudik yang nekat dengan cara-cara tertentu sudah bisa diantisipasi.
”Bahkan, berdasarkan data kepolisan pada tahun ini jumlah pemudik berkurang signifikan dibandingkan tahun lalu,” tutupnya. (tau/idr/mia/deb)
