RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya langsung menanggapi peraturan baru, terkait larangan mudik antarwilayah aglomerasi.
Seperti diketahui, pemerintah kini melarang aktivitas itu. Dengan demikian, warga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Jabodetabek) tak diizinkan melakukan mudik lokal.
Bima menegaskan, meski pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, namun tak mengubah peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Pemerintah tetap menegaskan aktivitas mudik dilarang, namun untuk pergerakan di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan.
“Untuk mobilitas orang untuk kepentingan tugas, ekonomi sehari-hari dan lainnya. Jadi non mudik diperbolehkan,” kata Bima disela-sela peluncuran Buletin RSUD Kota Bogor, Jumat (7/5/2021).
Semisal, untuk orang Bogor yang bekerja di Jakarta tak dilarang. Sehingga, yang menjadi fokus kebijakan pemerintah adalah melarang orang mudik.
“Jadi orang Bogor berbondong-bondong ke Jakarta untuk mudik atau sebaliknya, itu dilarang. Kita bersama-sama dengan satgas. Fokus ke titik penyekatannya,” imbuh Bima Arya.
Hal lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yakni pergerakan wisatawan ke Kota Bogor.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, dirinya mengaku masih menunggu kebijakan dari daerah lain, seperti DKI Jakarta, terkait kebijakan tempat wisata saat Idul Fitri.
“Kan esensinya adalah kerumunan, penumpukan dan lain-lain, jadi harus batasi itu. Bisa dibayangkan kalau di tempat wisata di Jakarta ditutup, semuanya akan ke Bogor,” katanya.
Sehingga, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intens dengan Pemprov DKI Jakarta, untuk mengupdate sejumlah perkembangan.
“Kalau soal akan tutup tempat wisata, kita masih menunggu kebijakan dari Jakarta. Kalau Jakarta tutup (tempat wisata), kita juga akan tutup,” pungkasnya.(ded/c)
