JAKARTA-RADAR BOGOR, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, isu taliban dan radikalisme yang menyerang KPK hanya dinarasikan oleh buzzer. Dia membantah tegas adanya kelompok radikalisme dan taliban di KPK.
“Isu taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” kata Busyro dalam diskusi daring, Jumat (7/5).
Menurut Busyro, dari 75 pegawai yang tidak lulus, tidak semua bergama Islam. Dia menyebut terdapat pegawai KPK yang juga beragama Nasrani dan Budha. “Faktanya, dari 75 yang dinyatakan tidak lolos itu, ada 8 pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan Budha,” tegas Busyro.
Sebelumnya, KPK menegaskan tidak terlibat dalam pembuatan pertanyaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Asesmen TWK ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dalam penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen. TWK ini diselenggarakan oleh BKN,” ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.
Dalam melaksanakan TWK tersebut, sambung Ali, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ali menegaskan, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Menurut Ali, sebelum melaksanakan wawancara, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut.
“Dalam pelaksanaan wawancara ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya,” ucap Ali.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, berdasarkan informasi yang diterima dari para pegawai KPK, memang ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai. Beberapa diantaranya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga.
“Kami juga menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi KPK dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen,” pungkas Ali.
Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin
