JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di masa kepemimpinan Nadiem Makarim kerap menimbulkan polemik. Mulai dari Program Organisasi Penggerak (POP) hingga penghapusan nama tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari.
Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan, timbulnya kegaduhan demi kegaduhan yang tiada henti pada kebijakan-kebijakan pendidikan ini muncul karena kurangnya koordinasi.
“Berbagai kegaduhan tersebut muncul karena tidak adanya kajian akademis, tidak adanya pelibatan publik, dan tidak adanya uji publik dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut,” ungkap dia kepada JawaPos.com, Selasa (4/5/2021).
“Ditambah dengan komunikasi publik yang teramat sangat buruk, elitis, dan satu arah membuat kondisi menjadi semakin parah, khususnya dimata para insan pendidikan,” sambungnya.
Ia pun mengaku kaget dengan tugas tambahan Nadiem untuk mengurusi ristek dalam negeri. Padahal, selama 18 bulan terakhir kementerian sama sekali tidak pernah melakukan riset dalam mengambil seluruh kebijakannya.
“Jika kondisi ini tidak dibenahi secara terstruktur, sistematis, dan masif maka sampai 2024 urusan pendidikan akan selalu dipenuhi dengan kegaduhan, klarifikasi, dan revisi,” jelasnya.
Oleh karenanya, bahaya lost generation berada di depan mata bangsa Indonesia. Dampaknya dari kegaduhan-kegaduhan ini belum terlihat di tahun 2024. Semua baru akan tampak di 2034 keatas, saat peserta didik sudah memasuki usia produktif.
“Mimpi bonus demografi akan tergantikan dengan bencana demografi jika tidak ada pembenahan yang cepat dan nyata,” pungkasnya. (*)
Sumber: jawapos.com
Editor: Lucky
