RADAR BOGOR – Hari ini merupakan hari terakhir sebelum diberlakukannya larangan mudik. Di lapangan, masih terlihat gelombang warga yang kembali ke daerah masing-masing.
Hal itu pun tergambar dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia. Bahwa sebanyak 20,8 persen responden berencana mudik. Persentase tersebut diterapkan pada populasi survei yang sama dengan 36 juta penduduk.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, angka itu cukup besar. ”Ini bukan angka yang kecil, apalagi situasi pandemi belum selesai. Ini bukan angka yang main-main meskipun kita belum tahu mudiknya itu antarprovinsi atau antarkota,” jelasnya kemarin (4/5).
Angka tersebut, lanjut Burhanuddin, konsisten dengan responden yang tidak setuju dengan pelarangan mudik. Jumlahnya mencapai 28 persen. Yang setuju ada 45,8 persen.
”Ada masyarakat Indonesia yang maju tak gentar, mudik apa pun alasannya. Jadi, ini masukan buat pemerintah bahwa larangan itu, kalau hanya sekadar indah di atas kertas, mudah sekali dilanggar,” lanjutnya.
Anggota Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai, dari kacamata ekonomi, jika kebijakan tidak dipertegas, akan timbul dampak berkepanjangan. Termasuk dalam hal ekonomi.
”Tidak ada pilihan lain. Kedisiplinan masyarakat menjadi faktor utama, disusul ketegasan aparat,” tutur sekretaris jenderal PAN itu.
Eddy menegaskan bahwa pemerintah dan aparat tak boleh lengah. Kondisi persebaran Covid-19 saat ini masih rentan. Jika tidak diterapkan aturan yang tegas, biaya yang ditanggung negara akan makin tinggi. Baik untuk bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi.
”Pemulihan ekonomi di negara lain didahului penanganan Covid-19 secara konsekuen. Jadi, kalau kita gagal menangani dengan cepat, perekonomian akan tetap lesu,” lanjut dia.
Sementara itu, peneliti senior Indef Enny Sri Hartati menuturkan, ada atau tidak ada larangan mudik, sebenarnya semua bergantung pada ketegasan kebijakan pemerintah.
Pelarangan mudik sendiri diberlakukan dengan harapan protokol kesehatan makin efektif dan persebaran virus terkendali.
”Namun, yang dipertontonkan hari ini, ada pelarangan mudik, tapi kemudian bertambah klaster perkantoran,” ujarnya. Dia pun mempertanyakan kaitan pelarangan mudik dengan penanganan Covid-19 jika kemudian upaya penegakan prokes tidak dilakukan dengan tegas. (deb/c9/bay)
