Beranda Opini Penundaan Impor Beras, Langkah Awal Menuju Swasembada Pangan

Penundaan Impor Beras, Langkah Awal Menuju Swasembada Pangan

Elda Remalya Milenia Tarigan

RADAR BOGOR – Pada 29 April lalu, Presiden Jokowi bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan ditemani oleh Rektor IPB University, Prof. Arif Satria berkunjung ke lahan pertanian di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Di mana petani-petaninya merupakan petani binaan langsung dari IPB University. Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Direktur Utama Bulog, dan Gubernur Jawa Timur.

Kunjungan Presiden ke Malang ini disambut baik. Hasil panen padi beras varietas unggul inovasi dari IPB, yaitu padi IPB-3S mencapai 12 ton per hectare. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam produktivitas hasil pertanian. Presiden dan para tokoh yang hadir berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi dari petani-petani.

universitas pakuan unpak

Presiden Jokowi berjanji akan menindaklanjuti permintaan para petani terkait penyediaan traktor dan sarana pendukung pertanian lainnya, demi mendukung produktivitas yang baik dan lebih progresif kedepannya oleh para petani di Malang.

Mengutip dari dialog Presiden yang diunggah beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memutuskan untuk menunda impor beras sampai Juni 2021.

Ini dikarenakan produksi dan stok beras dalam negeri dinilai masih mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat tanpa harus melakukan impor.

Hal ini tentunya berdampak positif terutama bagi para petani dan produsen beras dalam negeri, di mana harga beras lokal akan tetap stabil tanpa harus bersaing dengan produk beras impor. Indonesia juga bisa ‘terlatih’ untuk menjadi mandiri khususnya dalam hal ketahanan pangan.

Penundaan impor ini sangat mungkin diteruskan sampai akhir tahun jika memang progres produksi beras dalam negeri terus menunjukkan peningkatan yang stabil seperti sekarang ini.

Bahkan, jika pembangunan pertanian dan pangan tetap menjadi prioritas utama tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras di masa-masa mendatang.

Penundaan impor, peningkatan perhatian pemerintah terhadap pertanian, serta pengimplementasian Food Estate yang terus berjalan menunjukkan mulai ada angin segar terhadap sektor pertanian pangan negara yang beberapa tahun belakangan mengalami kemerosotan.

Banyak masyarakat yang kian menaruh perhatiannya pada isu-isu pangan dan pertanian. Selama pandemi Covid-19 kesadaran kritis masyarakat mulai muncul terhadap pentingnya pertanian dan ketahan pangan di dalam negeri.

Pemerintah harus tetap mempertahankan bahkan meningkatkan perhatiannya terhadap sektor pertanian pangan, dengan catatan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya yang sudah dan akan terlibat langsung di dalam program tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah tetap menggandeng akademisi, ahli-ahli pertanian dan pangan, pengamat lingkungan, serta masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang manfaatnya dirasakan oleh setiap individu dan golongan tanpa terkecuali.

Tujuannya untuk ketahanan, atau bahkan swasembada pangan di Indonesia. (*)

 

** Elda Remalya Milenia Tarigan

mahasiswa Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University