JAKARTA-RADAR BOGOR, Alasan Industri padat karya jadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Sebab, industri padat karya menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding industri padat modal. Banyaknya tenaga kerja di satu pusat produksi tentu membuat risiko penularan Covid-19 menjadi lebih tinggi bagi industri padat karya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan mengacu pada daftar perusahaan yang sudah mengajukan diri melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Selain itu, vaksinasi gotong royong juga tetap mempertimbangkan zonasi risiko penularan Covid-19 per daerah.
“Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (3/5/2021).
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi warga negara asing (WNA) untuk mendapat akses vaksinasi Covid-19. WNA sebagai pekerja asing bisa divaksinasi dengan skema gotong royong, yakni dengan pendanaan sepenuhnya oleh perusahaan penanggung WNA tersebut. Pekerja asing yang dimaksud harus memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP).
Soal harga, Ketua Umum Golkar ini menambahkan, Kementerian Kesehatan segera menerbitkan Permenkes mengenai vaksinasi gotong royong. Nantinya, vaksinasi dengan skema gotong royong akan menggunakan vaksin Covid-19 produksi Sinopharm. Indonesia sendiri sudah sepakat dengan Sinopharm untuk mendatangkan 7,5 juta dosis vaksin sampai Juli nanti.
“Juga 5 juta (dosis) dari Cansino yang sedang dalam proses,” kata Airlangga.
Sebelumnya dikabarkan, vaksin Sinopharm pemberian Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak setengah juta dosis sudah tiba di Tanah Air. Vaksin produksi China itu dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891.
Pada April lalu, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pendataan program Vaksinasi Gotong Royong yang dibuka sejak 28 Januari 2021. Hingga 10 April 2021, tercatat sebanyak 17.387 perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasinya diharapkan akan dilakukan pada pekan ketiga Mei 2021. (*)
Editor : Yosep
