BOGOR-RADAR BOGOR, PKS Legislative Corner (PLC) yang merupakan program talkshow interaktif yang ringan dan menarik kini membawa tema kupas tuntas LKPJ Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Rabu (21/4).
PLC sesi tiga ini menghadirkan narasumber Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti. Komisi IV DPRD Kota Bogor menaungi ruang lingkup pendidikan, kesehatan dan sosial.
Sebanyak 13 dinas bermitra dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dispubpar, Dinas UMKM, Dispora, dan KONI. “Kami melihat setiap SKPD sudah melakukan kinerja cukup baik, namun jika dilihat dari efektifitas program belum berdampak secara luas,” tegas Endah.
Performa Pemkot Bogor dalam menangani kasus Covid-19 tergabung dalam satgas Covid, kata Endah, pada awalnya fokus kesehatan masih sangat rendah. Sebab, saat Sidak ke Dinas Kesehatan masih belum terlihat kesiapan dalam penanganan Covid-19.
“Sangat disayangkan insentif nakes di Puskesmas belum dianggarkan. Padahal, mereka adalah garda terdepan dalam penanganan virus ini,” terangnya.
Endah pun menyoroti RW Siaga yang tidak cukup efektif karena dirasa hanya fokus pada penyembuhan, namun pencegahan masih kurang. Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), Endah Purwanti menyampaikan masih kurang efektif PJJ.
“Saya merasa PJJ kurang efektif dalam pembelajaran, karena seharusnya dalam proses pembelajaran ada fungsi efektif, motorik dan emosional sehingga semua capaian potensi dan kemampuan anak terasah dengan baik,” ujar Endah.
Sepanjang 2020, berbagai program bantuan diluncurkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kota, untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
Endah menyampaikan masih banyak ketimpangan bantuan yang tidak tepat sasaran. “Adanya carut marut data penerima yang pada akhirnya bantuan tidak jatuh pada orang yang tepat, banyak warga miskin belum tersentuh bantuan,” jelas Endah.
Endah pun mengomentari terkait pelaku usaha, pegawai hotel dan restaurant yang disayangkan tidak mampu terserap secara optimal dlm mengelola keuangan. “Kota Bogor sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota ramah anak seharusnya maksimal dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada keluarga dan anak. Namun miris support anggaran sangat minim sehingga tidak seimbang,” ujar Endah
Begitupun dengan Dispora yang terlihat banyak program yang tidak berjalan dan roadmap belum jelas. Seharusnya satuan kerja OPD bergabung untuk pembinaan remaja/pemuda. Endah pun berharap kedepan tidak ada lagi tawuran di kota bogor.(*)
