JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang menjadi kendala pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan dalam menjual produknya ke luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut persoalan tersebut terdiri dari legalitas, pembiayaan, hingga pemasaran.
Padahal, menurutnya UMKM memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. UMKM juga berperan serta dalam menciptakan kesempatan kerja hingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
“Pekerjaan rumah kita agar UMKM yang memiliki peran penting produktivitasnya meningkat,” ujarnya secata virtual, Selasa (20/4/2021).
Sri Mulyani memaparkan, persoalan pertama yaitu legalitas. Hingga saat ini, banyak UMKM yang belum memiliki NPWP hingga pengurusan sertifikat produk. Sehingga, UMKM seperti ini sulit untuk meningkatkan bisnis usahanya untuk naik kelas.
“Bagaimana untuk menyederhanakan dan UMKM harus memperhatikan legalitas,” imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, kendala pembiayaan. Rendahnya modal dan agunan, serta tingginya suku bunga menjadi penyebab UMKM nasional berkembang. Hal ini membuat akses pembiayaan hingga saat ini masih menjadi persoalan klasik para pelaku usaha.
Selanjutnya, UMKM juga perlu pendampingan untuk peningkatan tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Sebab, hal itu sangat diperlukan untuk dapat bersaing secara global.
Lalu, persoalan masalah produksi dimana saat ini UMKM Indonesia masih minim standarisasi produk. Sehingga, terjadi inkonsistensi dari produksi, dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas produknya.
Terbatasnya informasi UMKM dalam hal pemasaran terhadap peluang pasar juga menjadi salah satu penyebab produknya sulit menembus pasar global. Di sisi lain, minimnya infrastruktur logistik juga membuat daya saing produk UMKM nasional rendah. Namun, dalam hal ini, pemerintah terus membangun nasional logistik sehingga daya saing dan biaya distribusi bisa menurun.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini Indonesia sedang menjalin hubungan dengan banyak negara untuk menyelesaikan free trade agreement (FTA). Harapannya, dengan perjanjian ini, banyak UMKM nasional yang menjadi eksportir.
“Ini bukan sesuatu yang mustahil, diharapkan UMKM memiliki kepercayaan diri dan siap berkompetisi di pasar global,” pungkasnya. (*)
Sumber: jawapos.com
Editor: Yosep
