Beranda Politik Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet, Demokrat Pastikan Tetap Jadi Oposisi

Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet, Demokrat Pastikan Tetap Jadi Oposisi

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden

JAKARTA-RADAR BOGOR, Reshuffle kabinet bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disepakatinya pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penambahan Kementerian Investasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu juga sejalan dengan arahan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/4).

universitas pakuan unpak

Herzaky juga mengatakan, Partai Demokrat akan menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga demokrasi bisa berjalan baik. “Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi,” katanya.

Di sisi lain, Herzaky menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Preside Jokowi. Sehingga tidak mungkin Partai Demokrat untuk ikut campur.

“Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana,” ungkapnya.

Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.

Kemudian, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik dua menteri baru. Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BPKM.

Sebab, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia pun meminta publik menunggu keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin