BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) Pemkot Bogor mengkritisi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan Rumah Sakit Lapangan (RSL) dalam menangani pasien Covid-19.
Operasional RSL Berakhir Hari Ini, Soal Kelanjutannya? Wakil Walikota : Besok Dirapatkan!
Menurutnya, Pemkot Bogor tak seperti diawal yang mulanya ngotot untuk membangun RSL yang kini dibangun di kawasan Stadion Pajajaran, Kota Bogor itu.
Sedangkan, hingga berakhirnya RSL Minggu (18/4/2021), Pemkot Bogor seolah pasrah menunggu keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Sejak awal yang menjadi catatan kritis dari awal operasional RSL, komisi IV tidak mengetahui apa itu RSL, bagaimana operasionalnya, bagaimana skema anggarannya. Dari awal kita tidak dilibatkan, jadi bagaimana kita tahu kelanjutannya,” kata ASB, Minggu (18/4/2021),
Selain itu, pasca penutupan RSL yang menjadi perhatian adalah SDM yang direkrut untuk membantu menangani pasien Covid-19.
“Mau dikemanakan, dan mau bagaimana? Apalagi menjelang Idul Fitri, jangan sampai timbul gejolak baru,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Bogor saat ini menunjukan inkonsistensi alias labil dalam membuat kebijakan.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan tetap akan menyiagakan operasional RS Lapangan yang ada di kawasan Stadion Pajajaran, Kota Bogor.
Alasannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadan dan Idul Fitri.
“Bukan cuma kali ini saja (tidak konsisten, red). Jelas contohnya, gembar-gembor akan perpanjang, nah sekarang malah memperkuat puskesmas jadi RS tipe D, alkes dari RS Lapangan disebar ke sana. Kan nggak konsisten,” katanya.
Belum lagi, sambung dia, DPRD sudah mengingatkan sejak awal bahwa pengadaan anggaran pembuatan RS Lapangan Kota Bogor mestinya dipakai untuk penguatan RSUD Kota Bogor. Dengan menambah ruang isolasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tentunya dengan pertimbangan Pemkot Bogor akan mempunyai aset tambahan,” imbuh ASB, sapaan karibnya.
Tidak hanya itu, kata ASB, keputusan pembentukan RS Lapangan pun terlihat begitu tergesa-gesa dan tidak ada perencanaan serta kajian yang matang. Hal itu bisa dilihat dari tumpang tindihnya regulasi.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa RS Lapangan Kota Bogor sampai hari ini berada di bawah koordinasi RSUD Kota Bogor. Bukan di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku leading sektor,” ucapnya.
Ia mempertanyakan apakah Pemkot Bogor sudah memikirkan nasib mereka jika sampai ada pemutusan kontrak kerja.
ASB menambahkan, jika memang sudah tidak ada anggarannya, lebih baik ditutup saja dan jangan dipaksakan.
“Karena siapa yang akan menanggung anggaran dan siapa yang akan pegang anggaran. Jawabnya, semua pasti lepas tangan,” tukasnya.(ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
