Beranda Bogor Raya Pemekaran Bogor Timur Terganjal Moratorium, DPR: Harus Ada Dorongan Politik

Pemekaran Bogor Timur Terganjal Moratorium, DPR: Harus Ada Dorongan Politik

Ilustrasi Pemekaran Wilayah

JONGGOL-RADAR BOGOR, Moratorium pemekaran daerah menjadi ganjalan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Bogor Timur.

Untuk memuluskan CDPOB Bogor Timur tidak saja harus memenuhi syarat, tapi juga membutuhkan dorongan politik agar bisa memuluskan kabupaten baru itu. “Ya, harus ada dorongan politik supaya syarat khusus,” kata Anggota Banggar DPR RI Mulyadi saat dihubungi radarbogor.id, Sabtu (17/4/2021).

Menurut Mulyadi, Ssyarat khusus yang dimaksud adalah tingkat kepadatan penduduk dan kesiapan PAD. Untuk pemekaran Bogor Timur memenuhi itu semua. “Karena mendesak, harusnya pemerintah buka dengan syarat tadi. Dan itu membutuhkan dorongan politik pastinya,” terangnya.

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Bogor harus lebih bersabar perihal CDPOB Bogor Timur. Dipastikan mimpi terbentuknya Kabupaten Bogor Timur tak akan berjalan mulus. Mengingat hingga saat ini masih terganjal moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut.

Dimana keputusan pencabutan moratorium merupakan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang diketuai Wapres Ma’ruf Amin. Dalam DPOD tersebut, Kemendagri merupakan salah satu anggota. Sejauh ini, DPOD belum memutuskan pencabutan moratorium.

Menanggapi hal itu Inisiator Pemekaran Bogor Timur yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar berharap pemerintah pusat segera membuka moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Ya, tinggal sekarang masih moratorium. Saran saya ke pemerintah pusat, moratorium harus segera dibuka, jadikan pembelajaran moratorium itu. Makanya sahwat kekuasan jangan dikedepankan dibanding sahwat pelayanan,” katanya kepada radarbogor.id Jumat (16/4/2021).

Sementara itu, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebelumya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor pada Rabu (14/4/2021). Kunjungan kerja itu diselenggarakan di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana pemekaran Bogor Timur. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menanyakan kesiapan syarat-syarat untuk Calon Daerah persiapan Otonomi baru (CDPOB) Bogor Timur.

Dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri  seluruh camat di wilayah Bogor Timur. Mulai dari kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur dan Kecamatan Klapanunggal.

Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih mengatakan seluruh camat di tujuh kecamatan yang ada di Bogor timur Hadir. “Iya saya dan camat yang lain juga hadir,” katanya.

Lebih lanjut, Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih memaparkan dalam penerimaan kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa itu membahas Sejumlah persyaratan dan kelengkapan Calon Daerah persiapan Otonomi baru Kabupaten Bogor Timur.

“Tadi yang dibahas tentang syarat-syarat kelengkapan CDPOB Bogor Timur untuk bahan paripurna DPRD propinsi Jawa barat,” katanya kepada radarbogor.id Rabu (14/4/2021).

Sementara itu Inisiator Pemekaran Bogor Timur sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar menambahkan, kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jawa barat itu menanyakan syarat-syarat CDPOB Bogor Timur. Dimana Sejauh ini seluruh syarat sudah dipenuhi.

“Tadi menanyakan Data kaitan sarana keagamaan, lalu data kaitan bencana, dan terkait persiapan sumber daya manusia. Juga kaitan aset,” katanya kepada radarbogor.id usai menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa barat.

“Saat ini sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi syarat secara administratif. Data itu dinamis lah. Mereka juga mengingatkan soliditas rekan rekan perjuangan CDPOB Bogor Timur,” tambahnya.

Hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa barat ini nantinya akan dibawa ke paripurna DPRD provinsi Jawa barat pada Jumat depan. “Nanti akan diparipurnakan di tingkat provinsi. Hari Jumat,” paparnya.

Lanjut Beben, Hasil paripurna DPRD provinsi Jawa barat soal CDPOB Bogor Timur ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat gubernur. “Lalu ke Kemendagri. Baru nanti Mendagri menurunkan tim imdependent biasanya,”tuturnya.

Selain itu Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan tentang kesiapan. “Saat ini Pemda Bogor sudah mempersiapkan dana untuk Bogor barat juga Bogor timur tiga tahun berturut-turut. Di kabupaten lain Belum kesana. Jadi kabupaten Bogor ini sudah siap semua dan sudah ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor,” tukasnya. (all)