Beranda Metropolis Pemkot Bogor Dukung Kebijakan Larangan Mudik

Pemkot Bogor Dukung Kebijakan Larangan Mudik

Dedie-A-Rachim
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat diwawancarai awak media terkait persediaan pangan di Kota Bogor.

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendukung kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, saat ini tren kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan, kondisi tersebut perlu dipertahankan agar tak terjadi lonjakan warga yang terpapar virus corona.

“Kita dukung larangan mudik, karena Presiden telah menetapkan cuti bersama hanya satu hari dan larangana mudik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kita juga sepakat untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat,” ucapnya, Kamis (15/4/2021).

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

Menurutnya, jika Kota Bogor mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Idul Fitri, hal itu bisa menggagalkan upaya Pemkot Bogor untuk menerapkan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di bulan Juli nanti.

“Jadi, target besar kita adalah bagimana bulan Juli anak-anak bisa mulai masuk sekolah, kalau terjadi lonjakan kasus pasca lebaran maka bisa mengacaukan rencana yang sudah kita canangkan,” katanya.

Dengan demikian, Dedie berharap masyarakat bisa mengerti dan memahami kebijakan larangan mudik tersebut. Mantan Direktur KPK itu berharap masyarakat mengerti dan peduli, bahwa tujuan dan maksud larangan mudik adalah untuk menekan semaksimal mungkin lonjakan kasus baru Covid-19 pasca libur lebaran nanti.
“Jangan sampai lonjakan kasus terjadi,” katanya.

Dedie menjelaskan, kebijakan larangan mudik ini lebih ke pengaturan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Namun, Dedie menerangkan jika pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membuat penyekatan, maka pemkot Bogor siap untuk menerapkan kebijakan itu.

Ia mengatakan, setahun pandemi, kesadaran masyarakat sudah tinggi sehingga tidak perlu dilakukan hal teknis yang terlalu berlebihan.

“Karena buat pemerintah ini ujian yang besar, karena kita sudah mengadakan vaksinasi, jadi kalau ada lonjakan kasus baru nanti apa yang sudah dilakukan selama ini menjadi sia sia,” cetusnya.
Sedangkan, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih nekat melakukan mudik, pemkot Bogor tentu akan memberikan sanski tegas.

“Sanksi untuk ASN sudah diatur mulai dari sanksi teguran, sanksi lisan, peringatan 1, 2 dan 3. Saya pikir mekanisme untuk ASN sudah lebih solid, kalau memang ada izin khusus tentu akan dipertimbangkan oleh kepala daerah,” tukasnya.(ded)

Reporter: Dede Supriadi
Editor: Alpin