JAKARTA-RADAR BOGOR, Demi menekan lonjakan kasus positif Covid-19, Pemerintah secara resmi telah melarang mudik lebaran tahun ini. Keputusan itu pun mendapat dukungan dari banyak kalangan, salah satunya para ahli kesehatan.
“Saat ini vaksinasi massal belum dilakukan sehingga bila banyak mobilisasi risiko akan terjadi kenaikan kasus lagi. Protokol kesehatan harus gencar terus dilakukan,” ujar pakar penyakit tropik dan infeksi dr Erni Juwita Nelwan kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Menurut Erni, ada beberapa hal yang bisa pemerintah lakukan untuk mencegah masyarakat yang bersikeras mudik. Diantaranya, edukasi risiko dan manfaat, lakukan tindakan yang simpatik dalam melarang, dan ada aturan yang tegas buat semua,” ujarnya.
Erni juga menuturkan, pencegahan agar masyarakat tidak mudik tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun harus berupaya mencegah masyarakat mudik. Koordinasi antar daerah bisa jadi salah satu cara.
“Lakukan sistem isolasi sebelum keluar masuk suatu daerah, bahkan yang ekstrem swab buat semua pendatang yang biayanya bisa sharing,” ujarnya.
Tempat wisata seharusnya tidak boleh dibuka selama ada larangan mudik Lebaran.
“Kalau tidak boleh mudik, tidak boleh juga wisata ya,” kata Erni.
Hal senada juga diungkapkan oleh Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman juga mengatakan Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 jika mudik tidak bisa dikendalikan.
“Itu suatu hal yang tidak bisa dibantah. Itu satu hukum biologi. Bahwa kasusnya terlihat atau tidak, itu lain soal,” ujar Dicky Budiman.
Menurut Dicky, tidak terlihat bukan berarti tidak ada kasus. Hal ini yang harus dipahami. Apalagi sekarang ada strain baru begitu cepat menular.
“Jadi bukan berarti tidak terjadi infeksi penularan ketika arus mobilisasi relatif tinggi, itu tetap terjadi,” kata Dicky.
Menurut Dicky, pemerintah bisa memperkuat regulasi untuk mencegah banyaknya masyarakat yang ngotot mudik Lebaran. Misalnya perkantoran, ASN, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan juga diimbau untuk tidak mudik, kecuali lebih banyak sifatnya stafcation.
Selain itu, kata Dicky, pemerintah juga bisa membangun narasi bahwa kehadiran fisik bisa merugikan atau membahayakan. Dia berpendapat, masyarakat bisa mengirimkan makanan atau benda ke keluarga di kampung halaman tanpa melakukan mudik.
“Gunakan juga keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, selain pemerintah sendiri pejabat publiknya memberikan contoh langsung nyata bahwa dia tidak pulang kampung. Karena mencegah sama sekali sulit. Yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan meminimalisir risiko,” jelas Dicky.
Dia berpendapat, pemerintah daerah seharusnya berperan mencegah masyarakat mudik. “Pemerintah daerah juga berperan dalam imbauan kepada warganya yang merantau, memberikan pesan pada yang tidak bisa mudik,” tuturnya.
Dia juga tidak sepakat tempat wisata dibuka selama ada larangan mudik. Menurutnya, sanksi bisa diberikan untuk pengelola tempat wisata maupun pengunjung. “Sistem sanksi bagi pengelola dan denda misalnya bagi pengunjung bisa diterapkan untuk menjamin itu,” kata Dicky. (*)
Sumber: jawapos.com
Editor: Yosep
