BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun ini tidak menyiapkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Kota Bogor.
Saat ini, DPRD Kota Bogor tengah mendorong Pemkot Bogor agar menyiapkan anggaran untuk insentif nakes yang melayani masyarakat di Puskesmas Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, akan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, untuk anggaran insentif nakes Puskesmas Kota Bogor.
Rencana ini diharap bisa memberi angin segar di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah ketika terbentur dengan keterbatasan anggaran.
Politisi PKS itu menyebut jika masih banyak upaya untuk mengalihkan anggaran dari program sebelumnya secara proyeksi tetapi tidak akan terserap maksimal.
Salah satu upayanya, menggeser anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor sebesar Rp8,6 miliar.
“Karena setau saya, pada saat pembahasan APBD 2021, kita menambahkan anggaran untuk swab PCR, dan vaksinasi. Rincianya, PCR sebesar Rp22 miliar, dan vaksinasi sebesar Rp8,6 miliar,” kata Atang, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya, anggaran vaksinasi saat itu disiapkan untuk mengantisipasi program vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk masyarakat umum, karena ada informasi jika sasarannya hanya dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki BPJS.
“Sehingga kita berpikiran tidak semua warga memiliki BPJS, baik mandiri, PBI, maupun yang lain. Kita siapkan alokasi ke sana (anggaran), tetapi kalau melihat hari ini, vaksinasi akan terus digencarkan melalui anggaran APBN,” katanya.
Atang menambahkan, anggaran sebesar Rp8,6 miliar yang telah dialokasikan itu tidak akan termanfaatkan anggaranya.
“Dan itu bisa dialihkan untuk insentif nakes, melalui mekanisme pergeseran, atau mekanisme lain yang diperbolehkan, melalui perubahan anggaran APBD pada 2021,” ucapnya.
Meski demikian, Atang mengakui belum mendapatkan data berapa jumlah dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan insentif nakes.
“Belum ada, jadi kami masih menunggu kesiapan Dinkes untuk menyampaikan data baik secara akumulatif jumlah nakes, termasuk klasifikasinya,” paparnya.
Untuk masalah ini, kata dia, dirinya juga sudah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menindak lanjuti masalah insentif nakes Puskesmas Kota Bogor.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim merespon baik usulan DPRD Kota Bogor kaitan insentif nakes. “Bisa aja kalau disetujui dan anggarannya cukup memang harus kita berikan,” katanya.
Disisi lain, Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menyebut, nakes yang bertugas di Puskesmas Kota Bogor sebanyak 953 orang.
Retno-sapaanya mengakui jika tahun ini Pemkot Bogor tak menganggarkan insentif nakes melalui APBD Kota Bogor dengan pertimbangan, defisit anggaran.
“Sekarang tidak ada anggaran untuk 953 nakes di 2021, tapi pada 2020 mereka dapat insentif dari Pemkot Bogor,” ungkapnya.
Retno mengatakan pada 2020, tenaga medis puskesmas sudah mendapatkan insentif. Tapi untuk tahun ini tidak alokasi.
“Kami belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes yang bertugas di Puskesmas Kota Bogor ke pemerintah pusat karena untuk nakes yang bertugas di rumah sakit saja belum dibayarkan,” ungkapnya.
Retno merinci, di Kota Bogor jumlah Puskesmas ada 25 dan lima puskesmas pembantu. Dengan jumlah nakes 953 orang.(ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
