Beranda Ekonomi Jokowi Teken Inpres, Elemen Pemerintahan Diminta Dukung BPJAMSOSTEK

Jokowi Teken Inpres, Elemen Pemerintahan Diminta Dukung BPJAMSOSTEK

ILUSTRASI BPJAMSOSTEK (Istimewa)

JAKARTA – RADAR BOGOR, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Adanya Inpres ini, BPJamsostek telah mendapat amunisi baru.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pihaknya menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya.

Selain itu, pihaknya akan segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami pastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Kami juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan,” tegasnya, Rabu (7/4/2021).

Diketahui, Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

Anggoro menambahkan sosialisasi masih terus digencarkan karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya.

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menambahkan pihaknya berharap Kepada Kepala Daerah mulai dari gubernur, Walikota dan para kepala dinas untuk terus mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja secara menyeluruh.

“Dukungan yang dimaksud seperti melakukan pendataan dan pengawasan serta memastikan seluruh pekerja di berbagai sektor usaha yang telah dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh BPJAMSOSTEK,” kata Lucy.

Lucy juga mengingatkan sekaligus meminta perusahaan yang ada di wilayah setempat, agar memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh pekerja dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK. “Dalam pekerjaan apapun semua berisiko pada tenaga kerja, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja,” tutupnya.

Sumber : Jawapos.com

Uploader : Septi Vina