25 radar bogor

Banjir Bandang NTT, 103 Warga Masih Hilang

MENUJU PEMAKAMAN: Warga menggotong jenazah korban banjir bandang di Lembata, Flores Timur, NTT. (HANRIANUS EMANUEL/AFP)
MENUJU PEMAKAMAN: Warga menggotong jenazah korban banjir bandang di Lembata, Flores Timur, NTT. (HANRIANUS EMANUEL/AFP)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sebanyak 84 korban meninggal dunia dan 103 orang masih hilang akibat banjir bandang yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, 84 korban yang dinyatakan meninggal dunia itu sudah ditemukan jasadnya.

“Hasil dari pendataan kami saat ini adalah 84 jiwa dan angka kemarin yang dinyatakan sudah meninggal dunia yang telah ditemukan jenazahnya,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam konferensi pers, Selasa (6/4).

Bencana alam itu juga mengakibatkan 123 warga luka-luka dan 2.683 jiwa terdampak dari bencana banjir bandang. Dia menyampaikan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pemutakhiran data korban maupun kerugian materiil dari bencana alam di NTT.

Bencana alam yang diakibatkan cuaca ekstrem di beberapa wilayah di NTT juga berdampak pada rusaknya fasilitas umum dan rumah warga. Dia menyebut, sebanyak 119 unit rumah rusak berat, 118 unit rumah rusak sedang dan 34 unit rumah rusak ringan. “Sedangkan fasilitas umum (fasum) 14 unit rusak berat, 1 rusak tingan dan 84 unit lain terdampak,” ujar Raditya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan, bencana banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum diusulkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, cukup daerah yang menentukan status darurat bencana.

“Pada kesempatan ini kami berpikir tidak perlu ada usulan bencana nasional, cukup daerah saja yang menentukan status darurat bencana,” kata Doni, Senin (5/4) malam.

Meski NTT menetapkan status darurat bencana, sambung Doni, pemerintah pusat memastikan akan membantu penanganan bencana di wilayah tersebut.

“Pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, Kemensos, Kementerian PUPR dan lembaga lainnya termasuk Basarnas, didukung TNI-Polri akan optimal mendukung daerah. Sekali lagi status bencana nasional tidak perlu ditetapkan,” tandas Doni.

Sumber: JawaPos.Com
Editor: Alpin