25 radar bogor

BEM IPB Serahkan Kajian Impor Beras 2021, Cak Imin : Sangat Bagus Kajiannya

Bem-IPB2
Kajian BEM IPB yang berisi mengenai pokok permasalahan impor beras serta tuntutan kepada pemerintah, diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Muahaimin Iskandar.
Bem-IPB2
Kajian BEM IPB yang berisi mengenai pokok permasalahan impor beras serta tuntutan kepada pemerintah, diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Muahaimin Iskandar.

BOGOR-RADAR BOGOR, IPB University mengadakan kegiatan bedah buku yang berjudul ‘Politik Kesejahteraan dan Masa Depan Pembangunan Pertanian, yang di tulis langsung oleh Cak Imin (Muahaimin Iskandar) selaku Wakil Ketua DPR RI, Sabtu (3/4/2021).

Kegiatan tersebut bertempat di auditorium FEM IPB University dan turut menghadirkan beberapa pembedah buku yaitu Prof. Dr. Nunung Nuryartono selaku Dekan FEM IPB, Prof. Dr. Didin Damanhuri selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM IPB, dan Khudori selaku Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian.

Selain mengadakan kegiatan bedah buku, BEM IPB yang diwakili oleh Ainun Fiki selaku Menteri Kebijakan Agrikompleks menyerahkan hasil kajian impor beras dan rekomendasi selama 6 bulan ke depan terkait pelaksanaan impor beras yang akan dilakukan pemerintah.

Kajian BEM IPB yang berisi mengenai pokok permasalahan impor beras serta tuntutan kepada pemerintah tersebut, diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Muahaimin Iskandar.

“Sangat bagus kajiannya” tutur Cak Imin, sekaligus Rektor IPB mengatakan bahwa hasil kajian sangat tepat langsung diberikan kepada wakil rakyat.

Ainun Fiki selaku Mentri Kebijakan Agrikompleks BEM IPB menyampaikan bahwa, gerakan audiensi yang digencarkan oleh BEM IPB bertujuan untuk membangun pertanian yang berkelanjutan dan menuju ketahanan pangan nasional.

Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai akademisi serta lapis masyarakat menghasilkan tuntutan yang dilayangkan kepada Wakil DPR RI, untuk nantinya disampaikan pada pihak terkait. Adapun tiga poin tuntutan yang disampaikan BEM IPB adalah:

  1. Pengawasan realisasi pernyataan penundaan impor beras.
  2. Pengawasan kualitas program peningkatan produksi pertanian berkelanjutan.
  3. Mengusulkan pembuatan sistem data real-time produksi pertanian nasional dan mengintegrasikannya antar kementerian. (*)

Editor : Yosep