JAKARTA-RADAR BOGOR, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan dirinya tidak ingin membebani Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keputusannya menjadi ketua umum Partai Demokrat. Adapun Moeldoko terpilih lewat voting menjadi ketua umum Partai Demokrat mengungguli Marzuki Alie di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat beberapa waktu lalu.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” ujar Moeldoko lewat akun Instagram resminya, @dr_Moeldoko, Senin (29/3).
Mantan Panglima TNI ini menambahkan, dirinya terbiasa menerima risiko dari keputusannya yang diambil. Sehingga dia meminta publik tidak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keputusannya itu, sehingga menyebabkan dualisme kepengurusan di tubuh Partai Demokrat.
“Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persoalan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Moeldoko meminta maaf lantaran tidak memberitahukan istri dan anaknya terkait keputusan dirinya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB ini. “Saya juga khilaf tidak memberi tahu kepada istri dan keluarga,” ungkapnya.
Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil KLB tersebut, terpilihlah Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.
Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres kala itu secara aklamasi menetapkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025. (*)
Sumber: jawapos.com
Uploader: PKL-Nurul
