BOGOR-RADAR BOGOR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, terus memaksimalkan potensi pajak yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, tata kelola pemerintahan harus disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi sejalan dengan kondisi pandemi untuk mengurangi interaksi, serta menerapkan protokol kesehatan.
“Ya, karena biar bagaimana pun juga anggaran pemerintah itu salah satunya diperoleh dari kerja kerja para notaris, BPAT, PPAT dan lainnya sehingga kami bisa melangsungkan kegiatan pembangunan kedepan,” ucap saat rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bogor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Hotel Onih, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (29/3/2021).
Menurutnya, potensi pendapatan pajak yang berasal dari BPHTB di Kota Bogor cukup baik, hal itu juga yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun sebelumnya target sekitar Rp2,7 triliun tahun 2019 sebelum pandemi.
“Tetapi ada koreksi cukup banyak paska kita masuk ke Pandemi Covid-19 Kota Bogor tahun 2020 ada seperti refocusing dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah dari PBB dan BPHTB menggeser pendapatan utama Kota Bogor dari biasanya sektor jasa, perhotelan, kuliner menjadi pendapatan pertama Kota Bogor,” paparnya.
Mantan Direktur KPK itu menyebut, Presiden Republik Indonesia (RI) tinggal di Istana Kota Bogor. Tentunya diperlukan akselerasi pembangunan di Kota Hujan.
“Oleh karena itu, kedepan kita masih mengharapkan banyak dari kerja kerja dari koordinasi antara PPAT, BPN bersama Bapenda Kota Bogor. Kami ingin kontribusi lebih tinggi sesuai dengan nilai transaksi,” jelasnya.
Dedie menegaskan, pekerjaan rumah dimasa kepemimpinan Bima Arya-Dedie A Rachim masih banyak. Menurutnya, ada dua proyek strategis nasional yakni pembangunan LRT Cibubur-Cimanggis-Bogor, kedua pembangunan double track Bogor-Cianjur-Sukabumi-Padalarang-Yogyakarta.
Tentu dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Ini akan membantu berkembangnya wilayah sehingga menjadi potensi pengembangan bisnis dan usaha di Kota Bogor,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan, setiap rencana pembangunan di Kota Bogor, tentunya memerlukan dana agar dapat terealisasi seperti yang tertuang dalam RPJMD.
“Salah satu pendapatan yang paling utama pajak daerah Kota Bogor di era Pandemi Covid-19 ini adalah pendapatan dari BPHTB,” katanya.
Pemkot Bogor ditahun ini menargetkan perolehan pajak yang bersumber dari BPHTB sebesar Rp165 miliar. Menurutnya, target pendapatan dari BPHTB lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Beban dan tanggung jawab kami di bapenda dalam rangka mengamankan target penerimaan tersebut tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada sinergi dengan pihak-pihak lain,” tutupnya.(ded/Mg10)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Alpin
