JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini terkait tuduhan soal amandemen UUD 1945 menyangkut masa jabatan kepala negara dari dua menjadi tiga periode.
“(Jokowi-Red) Berkeinginan katanya tiga periode. Yang ngomong itu yang kepingen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa tiga periode,” ujar Megawati kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Menurut Megawati, tudingan demikian tak berdasar. Sebab aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun UUD 1945. Terlebih kepala negara itu tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945.
“Memang presiden bisa merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak,” katanya.
Megawati meyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.
Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak. Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan. Dengan begitu kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat.
“Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang, red). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode,” ujar Megawati.
“Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, Amien Rais menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar presiden Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode.
“Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya,” kata Amien.
Amien sendiri menangkap sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan manuver agar Jokowi bisa terpilih sebagai presiden tiga periode.
Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain guna mencapai tujuan tersebut. (*)
Sumber : jawapos.com
Editor : Yosep
