BOGOR-RADAR BOGOR, Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin mendorong agar perempuan dan anak Indonesia dapat semakin terlindungi.
Kondisi tersebut tentunya sangat di pengaruhi oleh sinergi dari semua perangkat daerah. Menurutnya, ada beberapa kesempatan khususnya pada tahap perencanaan, Lenny meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor mengambil peran penting untuk mengkoordinasikan pada tahap perencanaan.
“Bappeda harus memastikan perangkat daerah yang ada, OPD tersebut bisa mengintegrasikan program, dan kegiatan serta kebijakannya untuk memastikan percepatan Kota Bogor menjadi kota layak anak,” kata Lenny saat mengikuti Rakor Gugus Tugas Kota Bogor Kota Layak Anak Tingkat Kota Bogor dan Tingkat Kecamatan secara daring bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis (25/3/2021).
Lenny memaparkan, saat ini di kota Bogor mencapai 329.000, sedangkan di Jawa Barat total anak mencapai 15.4 juta anak. Menurutnya, Jawa Barat sangat memegang peran yang tinggi karena 20 persen dari total penduduk anak ada di Provinsi Jawa Barat termasuk di Kota Bogor.
Menurutnya, undang-undang pemerintah daerah sudah mengamanatkan dengan undang- undang yang ada seperti undang-undang sektor, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang pemerintahan daerah dari sisisi perundang undangan yang ada itu sudah sangat lengkap.
“Jika dilihat dari subtansi cukup sederhana hanya 5 klaster yang fokus pada 4 klaster yaitu, pemenuhan hak anak karena terdapat aspek pencegahan promosi yang sangat kuat,” kata Lenny.
“Kalau kita gagal di klaster 1,2,3,4, itu kita akan menuai korban kekerasan anak. Anak korban HIV, AIDS, dan semua itu sudah menjadi korban,” katanya.
Dengan kondisi itu, maka butuh banyak biaya dan pemulihanya belum tentu 100 persen. Selain itu, dampak pada kondisi tersebut yang dirugikan selain pihak keluarga, juga pemerintah, SDM habis, dan kualitas akan menurun.
“Bagaimana bisa membahas indeks pembangunan manusia jika akhirnya seperti ini. Tak hanya itu, masalah ini akan menggerogoti APBD karena untuk pelayanan yang macam-macam,” katanya.
Untuk itu, diperlukan upaya pencegah kepada anak-anak agar terlindungi. Kemudian, target intervensi menjadi 24 indikator di gabungkan dengan 5 target intervensi.
“Kecamatan dan kelurahan layak anak yang dijelaskan kepada pak lurah akan di percepat. Banyak inovasi yang di lakukan oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia di tahun 2020 di masa pandemi,” paparnya.
Kemen PPPA pada tahun lalu melakukan refocusing dana alokasi khusus yang di salurkan ke seluruh daerah, 70 persen diantaranya diperuntukan untuk kebutuhan sehari-hari. Khususnya, untuk perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19.
“Refocusing tetapi diikuti juga dengan langkah-langkah yang real, untuk menyelamatkan anak Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, Kota Bogor dapat mempertahankan predikat kota layak anak kategori Madya bersama empat daerah lain di Jawa Barat pada tahun 2019, yakni Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Cirebon, dan Banjar.
Sementara, predikat kota layak anak kategori Nindya di Jawa Barat diperoleh Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung.(ded)
Reporter: Dede
Editor: Rany P Sinaga
