JAKARTA-RADAR BOGOR, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengungkapkan beberapa permasalahan klasik masih terjadi terkait pengembangan perpustakaan.
Ia mencontohkan seperti belum idealnya rasio ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, akses layanan perpustakaan yang belum merata, sarana prasarana perpustakaan yang ada belum sesuai standar nasional perpustakaan.
Lalu pelibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan yang belum optimal, keterbatasan anggaran pembangunan perpustakaan dan literasi masyarakat terbatas, serta belum optimalnya implementasi regulasi tentang perpustakaan oleh pemerintah daerah.
”Namun, dalam Rakornas ini pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan permasalahan tersebut, baik melalui pendanaan langsung dari APBN seperti penyaluran dana DAK, kegiatan dekonsentrasi, berbagai insentif dan bantuan perpustakaan, serta melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan,” ujarnya saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021, Selasa (23/3/2021).
Acara diikuti peserta sebanyak 10.473 orang yang terdiri dari Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum dari berbagai wilayah, bappeda, taman baca masyarakat kementerian/lembaga, pegiat literasi, penerbit dan lainnya.
Perpusnas optimis dengan jerih payah semua dan dukungan pemerintah daerah akan membawa kemajuan perpustakaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, utamanya dalam peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan dan berkarakter.
”Kita semua patut bersyukur dan makin bersemangat, kita saksikan bersama bahwa dalam Rakornas ini, pengembangan perpustakaan di Indonesia mendapat dukungan yang positif dari semua nara sumber,” urai dia.
Misalnya saja Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan melalui dukungan regulasinya ke daerah. Menteri Sosial yang menyemangati para pustakawan dan pegiat literasi sebagai profesi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menteri PAN-RB mendorong ASN menjadi Agen Literasi. Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan-dukungan kebijakannya dalam bidang perpustakaan, Kementerian Pendidikan yang diwakili oleh Kabalitbang perbukuan yang akan mendukung pelaksanaan literasi di sekolah.
Komisi X DPR-RI melalui dukungan legislatifnya, Gubernur Jawa Tengah yang siap mengembangkan perpustakaan di daerah untuk menjadikan literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah agar lebih produktif.
Bupati Magetan yang telah aktif dalam mengembangkan perpustakaan dan literasi khususnya gerakan menulis lokal konten. Kementerian Keuangan melalui dukungan anggaran DAK Fisik untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan di daerah.
Di samping itu juga semua stakeholder melalui forum-forum perpustakaan serta juga dukungan dari para pegiat literasi dan media, yang tidak mengenal pamrih terus berupaya dan konsisten secara mandiri penuh keiklasan sungguh sangat berarti dalam turut serta peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung SDM unggul menuju Indonesia maju.
Dari hasil Rakornas ini akan disusun laporan lengkap baik untuk sesi kebijakan, praktisi, dan sesi ruang konsultasi yang berjumlah 17 raung, dan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2021, sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan perpustakaan ke depan.
Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah Perpustakaan Nasional, Perpustaakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, serta pemangku kepentingan bersinergi lintas Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan Masyarakat lembaga dalam mewujudkan peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Untuk itu sasaran strategis pembangunan nasional bidang perpustakaan tahun 2022 adalah Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan target nilai tingkat kegemaran membaca 63.3 poin (sedang) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 13 poin (cukup).
”Sebagai pimpinan dan penanggung jawab di bidang Perpustakaan, apa yang telah dikerjakan dan menjadi komitmen bersama dalam forum penting ini dapat kita tindaklanjuti sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan,” tutup Syarif. (*)
Editor : Muhammad Ruri Ariatullah
