BOGOR-RADAR BOGOR, BEM se-IPB menerbitkan penyataan sikap “Batalkan Impor Beras” dalam menanggapi rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam rangka menjaga stabilisasi kondisi pangan dalam negri.
Pernyataan sikap yang dirilis pada akun Instagram BEM KM IPB pada minggu (21/3/2021) tersebut menyampaikan beberapa alasan mengapa kebijakan impor beras harus dibatalkan.
Presiden Mahasiswa IPB, Langit Biru menjelaskan bahwa kebijakan impor beras yang diambil pemerintah saat ini tidak memiliki alasan yang jelas, terlebih ketika Indonesia akan memasuki masa panen raya serta prediksi data dari Badan Pusat Statistika (BPS) yang menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia sedang meningkat.
Sementara itu Ketua BEM Faperta IPB, M. Fauzan Ramdani juga menyayangkan kebijakan impor beras karena akan berakibat pada kondisi ekonomi para petani kecil.
“Ditengah panen raya, pemerintah justru memutuskan untuk impor sebesar satu juta ton, padahal menurut data BPS produksi beras pada tahun ini akan mengalami peningkatan,” ujarnya.
Menurutnya, para ahli pun menyayangkan kebijakan ini karena akan berdampak pada perekonomian, utamanya para petani kecil. Lantas apakah kebijakan ini hanya sebatas kebutuhan, atau dalih keterpaksaan?”.
Dalam naskah kajian yang dirilis BEM IPB, keputusan impor beras yang didapatkan dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) merupakan langkah yang tidak tepat karena dapat berdampak pada harga pasar.
Tertulis dalam kajian tersebut bahwa harga gabah dikabarkan anjlok karena wacana keputusan impor ini. Selain wacana impor yang berdampak pada harga abah di pasaran, Badan Pusat Statistika (BPS) memproyeksikan panen Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton dari sebelumnya yang hanya 11,46 juta ton saja.
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa panen raya periode tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84%. Lantas menjadi keheranan tersendiri mengapa pemerintah memutuskan kebijakan impor dikala para petani sedang mengalami/memasuki masa panen raya.
Keluarga Mahasiswa IPB (KM IPB) setidaknya memberikan tiga tuntutan pada pemerintah mengenai wacana impor beras, yang diantaranya adalah:
1. Batalkan Keputusan Impor Beras.
2. Transparansi Rencana Alokasi Impor Beras.
3. Peningkatan Kualitas Produksi Pertanian yang Berkelanjutan.
Editor: Alpin
