BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten untuk fokus melakukan penanganan Covid-19, dan percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Bogor tengah mengajukan rancangan revisi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
“Draf rancangan revisi RPJMD ini sangat krusial,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy saat bersilaturahmi dengan CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu di Graha Pena, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, Rabu (17/3/2021).
Ada banyak indikator yang harus dilakukan penyesuaian karena banyak kegiatan, atau target indikator yang tidak tercapai karena pandemi Covid-19. Salah satunya, jumlah penduduk yang berkurang sebanyak 500.000 jiwa.
Padahal, kata dia, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Bogor tercatat 5.9 juta jiwa, dan pada 2020 diprediksi bertambah menjadi 6 juta jiwa.
“Hasil sensus penduduk mencatat, 5.4 juta jiwa. Berarti hilang 500 ribu jiwa,” katanya.
Disisi lain, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor diangka 6.5 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami peningkatan arah yang lebih baik. Rencananya, dengan kondisi itu, akan didorong untuk membawa iklim investasi yang lebih baik dengan menerapkan kebijakan yang baik.
“Pada tahun 2020, LPE Kabupaten Bogor -1.7 persen,” katanya.
Seharusnya, dengan kondisi saat ini Pemkab Bogor duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik dengan mengeluarkan insentif pajak, dan keringanan yang lainnya untuk pengusaha yang berada di Kabupaten Bogor.
“Jika tidak ditangani, akhirnya mereka geser ke luar Bogor. Dari sisi percepatan penanganan Covid kita dari awal mengusulkan penanganan Covid, refocusing anggaran dan sebagainya,” katanya.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor sendiri mencatat jumlah warga di Bumi Tegar Beriman pada Februari 2021 yang di PHK karena pandemi Covid-19 mencapai 11.000 jiwa.
“Kemungkinan 500 ribu jiwa ini mereka yang tak bisa memenuhi kebutuhanya, dan kembali ke kampungnya,” ucapnya.
“Fenomena yang sangat menarik,” tambahnya.
Disisi lain, mall di Kabupaten Bogor juga nyaris gulung tikar. Rudy mengatakan, seharusnya Pemkab Bogor juga peka dengan kondisi tersebut.
“Saya setuju jika Pemkab Bogor menghadirkan MPP (Mall pelayanan publik). Tetapi jangan di Tegar Beriman, tempatkan misalnya di Sukajaya, Jonggol supaya masyarakat yang tinggal di wilayah Barat, mau mengurus perizinan tak perlu ke Pusat Pemerintahan Kabupaten,” katanya.
Karena jika ditempatkan di pusat pemerintahan, maka tidak menjangkau pelayanan masyarakat yang tinggalnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Bogor.
“Urus surat di BPN misalnya, mau ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor tinggal tengok ke kiri sudah kelihatan, mau ke BKPP tinggal ke seberang, tapi klau mau membangun MPP dari pada membangun mending memanfaatkan mall,” katanya.
Rudy mendorong, Pemkab Bogor menjalin kerjasama dengan pengusaha mall, semisal, ITC Cibinong dijadikan mall khusus spare part melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi pengusaha spare part.
“Kasih insentif pajak, kita bayarin untuk enam bulan kedepan, panggil giant mall khusus UMKM jadi kalau mau cari souvenir gak perlu ke MH Thamrin, tak perlu ke senen Jakarta,” katanya.
“Atau Khusus MPP di mall, masyarakat yang datang ke mall kan sambil menunggu bisa jajan. Tukang bakso laku, mie ayam laku,” katanya.
Rudy juga mendorong Pemkab Bogor meningkatkan status kelas Puskesmas menjadi type D.
“Terdapat 101 puskesmas, sedangkan RSUD hanya empat,” katanya
Politisi Gerindra itu mendorong ada 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dapat naik status menjadi type D secara bertahap.
Ia menilai, dengan adanya peningkatan status Puskesmas dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat yang lebih baik.
“Investasi dan infrastruktur lebih baik, dari pada membangun RSUD yang besar. Kita kesulitan mencari SDM tenaga kesehatan, ngapain membangun RSUD,” katanya.
Saat ini, DPRD Kabupaten Bogor tengah menunggu draf Raperda pembentukan penyakit menular untuk menanggulani wabah.
“Raperda ini mengatur isolasi dan sebagainya, kenapa itu tidak jadi prioritas, dan kenapa drafnya sampai Maret ini masih belum masuk,” tukasnya.
Saat disinggung silaturahmi dirinya dengan CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu. Kegiatan itu merupakan agenda silaturahmi dengan tokoh sekaligus senior di media.
“Kami berdiskusi terkait perkembangan baik politik, ekonomi, maupun penanganan Covid-19, bertukar informasi, mininal menambah wawasan buat saya untuk mengambil kebijakan yang strategis,” tutupnya.(ded)
Reporter: Dede
Editor: Rany P Sinaga
