25 radar bogor

DPRD Kota Bogor Batal Interpelasi, Atang: Belum Ada Anggota yang Usulkan Hak Interpelasi

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

BOGOR-RADAR BOGOR, DPRD Kota Bogor rupanya batal menggulirkan wacana usulan hak interpelasi dari DPRD kepada Wali Kota Bogor Bima Arya terkait dengan penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kota Bogor dalam setahun terakhir.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, sebelum diputuskan dalam rapat paripurna, pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, memutuskan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Covid-19, berupa poin-poin catatan perbaikan, diteruskan pengawasannya oleh Komisi terkait.

Sedangkan usulan hak interpelasi atau hak bertanya, yang merupakan salah satu poin catatan Pansus Pengawasan Covid-19 Kota Bogor diserahkan kepada masing-masing anggota sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Tata Tertib DPRD.

“Hingga kemarin belum ada anggota yang mengajukan usulan hak interpelasi,” katanya, Minggu (14/3).

Ia menambahkan, pihaknya menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot maupun satgas dalam melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Diketahui, wacana usulan hak interpelasi muncul setelah Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD menyampaikan rekomendasinya kepada pimpinan DPRD. Pada rekomendasi berupa poin-poin catatan tersebut, di antaranya ada rekomendasi untuk menyampaikan usulan hak interpelasi.

Catatan tersebut, sambung Atang, secara garis besar terbagi ke dalam enam poin besar, yaitu penanganan kesehatan, penanganan sektor pendidikan, program ekonomi, program bantuan sosial, pelaksanaan PSBB hingga PPKM dan perbaikan penguatan regulasi

Sebagai contoh, dalam hal penanganan kesehatan, Pansus memberikan catatan bahwa ketersediaan ambulance untuk mobilitas angkutan warga positif covid masih terbatas.

“Proses untuk mendapatkan hasil swab PCR juga terbilang masih lama, sehingga dikhawatirkan menjadi faktor penyebaran semakin tinggi,” ucapnya.

“Dalam bidang sosial, perlu dilakukan sinkronisasi data warga tidak mampu dan terdampak covid. Sehingga bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran,” tambah Politisi PKS itu.

Sedangkan, di bidang pendidikan, perlu disediakan layanan Wifi gratis di tiap RW mengingat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih terus berlangsung sementara kesiapan orang tua untuk menyediakan fasilitas tersebut terbatas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyebut bahwa dalam rapat paripurna Jumat (12/3) lalu, DPRD memberikan rekomendasi terkait dengan pansus anggaran maupun pansus penanganan Covid-19.

Ia mengakui ada beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi pemkot dan akan mencoba melaksanakan apa yang diminta dalam rekomendasi.

“Saya pikir semua sudah paham dan sejalan, dan apa yang sudah dilakukan dan diupayakan Kota Bogor tidak terlalu jauh dengan harapan dan keinginan DPRD Kota Bogor. Meskipun ada beberapa catatan, yang menjadi perhatian kita kedepan,” ucap Dedie.

Salah satu catatan hasil Pansus Covid, kata dia, terutama bagaimana mensosialisasikan kebijakan dari Kota Bogor.

“Intinya, Alhamdulillah tidak ada hal yang terlalu krusial,” tuntas Dedie. (ded)

Reporter : Dede
Editor : Rany P Sinaga